Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi nasional. Dilansir dari Megapolitan pada Senin (11/5/2026), kebijakan ini dianggap masih bersifat jangka pendek dan hanya memindahkan beban konsumsi energi dari kantor ke rumah tangga.
Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan bahwa selama satu setengah bulan implementasi, perubahan yang terjadi belum menunjukkan hasil yang berarti bagi masyarakat luas. Ia menyoroti adanya pergeseran penggunaan energi dari bahan bakar minyak untuk transportasi menjadi peningkatan pemakaian listrik di rumah demi mendukung perangkat elektronik dan internet.
"Kalau dilihat dari perjalanannya selama 1,5 bulan ini, memang belum menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun ada pengurangan," kata Trubus, Pakar Kebijakan Publik.
Trubus menambahkan bahwa pemerintah tampak belum tegas dalam menjalankan aturan ini karena masih banyak instansi yang tidak patuh. Selain itu, terdapat dilema besar antara keinginan menghemat energi dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,6 persen menurut data BPS.
"Jadi, program WFH ini hanya sifatnya memberi semacam solusi jangka pendek di tengah pemerintah sedang mencari solusi yang terbaik. Karena pada akhirnya, masyarakat tetap melihat bahwa WFH yang ada sekarang karena hanya berlaku di ASN dan sebagian swasta tidak banyak memengaruhi perilaku atau dampaknya secara langsung," sambung Trubus, Pakar Kebijakan Publik.
Digitalisasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga disebut belum berjalan optimal. Trubus menekankan bahwa tanpa evaluasi data penghematan yang transparan dan digitalisasi yang kuat, kebijakan ini akan sulit menjadi solusi jangka panjang.
"Sebenarnya di kementerian dan daerah sudah mulai diterapkan secara perlahan yang namanya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Namun, persoalannya ini belum berjalan optimal. Aplikasi-aplikasi digital yang ada juga masih banyak kelemahannya," lanjut Trubus, Pakar Kebijakan Publik.
Selain masalah infrastruktur teknologi, kendala budaya masyarakat yang masih menginginkan pelayanan secara tatap muka menjadi tantangan tersendiri. Edukasi bertahap diperlukan agar masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi digital dalam mengakses layanan publik.
"Masalahnya, kalau kita mau WFH secara benar, masyarakat banyak yang masih menuntut layanan langsung. Budaya masyarakat kita belum terlalu familiar dengan istilah digital itu," tutur Trubus, Pakar Kebijakan Publik.
Indikator keberhasilan kebijakan ini seharusnya diukur melalui persentase konsumsi BBM harian, namun hingga kini pemerintah belum membuka laporan tersebut kepada publik. Trubus mendesak adanya transparansi data apakah penghematan benar-benar terjadi atau hanya beralih ke BBM bersubsidi.
"Cuma masalahnya, sampai sekarang belum ada laporan ke publik secara terang benderang mengenai hal ini," jelas Trubus, Pakar Kebijakan Publik.
Efektivitas kebijakan juga terganjal oleh absennya sanksi bagi instansi yang melanggar kewajiban WFH. Tanpa ketegasan, aturan ini dinilai hanya sekadar perkenalan pola kerja baru yang tidak memberikan dampak nyata bagi lingkungan maupun efisiensi energi.
"Sebuah kebijakan kalau tidak ada sanksi ya tidak akan efektif. Saya katakan tadi ini seperti setengah hati, baru sekadar memperkenalkan saja," ucap Trubus, Pakar Kebijakan Publik.
Sejumlah lembaga teknis dilaporkan tetap mewajibkan pegawainya turun ke lapangan karena beban kerja yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring. Hal ini menciptakan ketidakjelasan mengenai kementerian mana saja yang secara resmi menerapkan pola kerja tersebut.
"Kementerian PUPR secara terang-terangan mengatakan tidak menerapkan WFH, begitu juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucap Trubus, Pakar Kebijakan Publik.
Sementara itu, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk redistribusi energi atau energy shifting. Meskipun mobilitas di kota besar berkurang, konsumsi energi di level domestik tetap tinggi jika tidak dibarengi efisiensi sistemik.
"WFH itu berpotensi menjadi solusi jangka panjang, tetapi sifatnya kontekstual. Secara struktural, ia dapat menekan konsumsi energi dari sektor transportasi. Namun tanpa perubahan sistemik, misalnya efisiensi rumah tangga, WFH hanya akan menjadi solusi parsial," ucap Rakhmat, Sosiolog UNJ.
