Kemunculan kembali Hendrik Irawan dalam aktivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut terlihat dalam acara pengumpulan 12 ribu penggerak program yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Seperti dikutip dari Suara, sorotan publik kembali tajam setelah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pegiat media sosial, Hilmi Firdausi, membagikan cuplikan video kehadiran Hendrik. Dalam acara resmi tersebut, Hendrik tampak kembali memperlihatkan aksi "Joget Cuan" yang sempat viral beberapa waktu lalu.
Melalui akun X pribadinya, Hilmi Firdausi mengungkapkan rasa terkejutnya karena mendapati Hendrik masih terlibat dalam ekosistem program MBG nasional tersebut.
"Saya kira orang ini sudah benar-benar dikeluarkan dari program MBG, ternyata dia masih ada dan tetap dengan joget-jogetnya," tulis Hilmi dalam unggahannya.
Unggahan tersebut langsung memancing reaksi keras serta beragam komentar dari para pengguna internet. Sejumlah netizen mempertanyakan status keanggotaan Hendrik serta efektivitas tindakan evaluasi yang sebelumnya telah dinyatakan oleh otoritas terkait.
"Bangga dan hepi ya manusia-manusia proyek ini," kata seorang netizen.
"Kesannya joget gitu kayak nantangin masyarakat," ujar netizen lain.
"Ini semua sandiwara, ada yang suruh mundur terus ditangkep. Tapi sapa yang tahu itu cuma skenario biar rakyat enggak ribut soal MBG," komentar netizen lainnya.
Sebelumnya, Hendrik Irawan memicu polemik besar setelah video dirinya menari di lingkungan dapur SPPG tersebar luas. Rekaman tersebut beredar bersama narasi yang mengaitkan dirinya dengan aliran dana operasional sebesar Rp6 juta per hari dari program pemenuhan gizi.
Aksi itu menuai gelombang kritik karena dianggap tidak etis dan mencederai citra program jaminan gizi anak sekolah. Akibat sentimen negatif tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) sempat membekukan operasional dapur SPPG wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin Hendrik guna melakukan pemeriksaan mendalam.
Kembalinya Hendrik ke tengah publik dalam agenda resmi kepresidenan kini memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi hasil evaluasi internal BGN.
