Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (3/6/2026). Tindakan hukum ini berlangsung tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total pada struktur kepemimpinan lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis tersebut.
Aktivitas penegakan hukum di lingkungan BGN tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak kejaksaan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Respons terhadap langkah hukum ini juga langsung disampaikan oleh pihak istana melalui menteri terkait.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta publik memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan tugas mereka. Evaluasi tata kelola menjadi fokus utama pemerintah dalam menyikapi situasi di lembaga pengelola program strategis nasional ini.
"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga, dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Kepastian mengenai penggeledahan ini dipastikan oleh internal Kejaksaan Agung. Hingga saat ini, pihak kejaksaan belum memberikan rincian mendalam mengenai kasus korupsi atau tindak pidana spesifik yang memicu penggeledahan di kantor lembaga baru tersebut.
"Penyidik pidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Mochammad Jeffry, Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.
Perombakan kepemimpinan BGN sendiri ditandai dengan pergantian Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang. Posisi Wakil Kepala BGN yang sebelumnya diisi Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung kini digantikan oleh Agustina Arumsari serta Trenggono.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai pergantian pengurus struktural ini sebagai langkah evaluasi positif dari presiden. Momentum ini dipandang perlu untuk mengoptimalkan penyerapan serta penyaluran program pangan nasional agar lebih profesional.
"Saya kenal baik ketiganya, Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini berada di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Pergantian pimpinan ini disebut sebagai langkah responsif pemerintah terhadap dinamika serta evaluasi dari masyarakat luas.
"Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik. Presiden adalah sosok yang mendengar dengan kehati-hatian," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Berdasarkan data operasional hingga 2 Juni 2026, program Makan Bergizi Gratis tercatat telah berjalan pada 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Program berskala nasional tersebut mengklaim telah menjangkau sebanyak 63.133.649 warga penerima manfaat di berbagai wilayah.
