Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dan menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat sejak Rabu (3/6/2026) pagi. Tindakan hukum ini dilakukan pihak berwenang tepat setelah pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan di lembaga tersebut.
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan evaluasi internal terhadap lembaga negara tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Pemerintah mengimbau publik untuk memberikan ruang bagi aparat penegak hukum dalam menuntaskan penyelidikan. Saat ini, pihak Istana masih menunggu laporan resmi mengenai hasil penggeledahan di lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis itu.
"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga, dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Upaya perbaikan tata kelola ini menjadi fokus pemerintah bagi kementerian maupun lembaga tinggi negara. Di sisi lain, Kejaksaan Agung mengonfirmasi keberadaan tim penyidik tindak pidana khusus di lokasi sejak pagi hari.
Hingga saat ini, kejelasan mengenai kasus yang mendasari penggeledahan tersebut belum diungkapkan oleh pihak kejaksaan. Operasi lapangan di kantor pusat lembaga tersebut ditegaskan langsung oleh perwakilan humas Kejaksaan Agung.
"Penyidik pidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Mochammad Jeffry, Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.
