Kementerian Agama RI (Kemenag) dijadwalkan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal bulan Zulhijah 1447 Hijriah. Langkah ini diambil guna menentukan waktu pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia.
Pertemuan krusial tersebut akan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/5/2026). Dikutip dari Detikcom, jalannya musyawarah mufakat ini bakal dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.
Sidang Isbat ini melibatkan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta jajaran Komisi VIII DPR RI. Keputusan akhir mengenai tanggal perayaan Idul Adha dipastikan mengacu pada hasil kesepakatan bersama tersebut.
Pemerintah mengambil keputusan ini setelah menerima data komprehensif lewat dua metode, yaitu perhitungan astronomis (hisab) dan pemantauan lapangan (rukyat). Sebelum sidang tertutup dimulai, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Dr. H. Arsad Hidayat, Lc., M.A., bersama tim Falakiyah Kemenag akan memaparkan posisi hilal.
Penentuan awal bulan ini harus memenuhi kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Regulasi tersebut mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat serta sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berpotensi besar jatuh pada 27 Mei 2026. Melalui perhitungan astronomi, ia menilai pemenuhan kriteria kali ini akan berlangsung selaras.
"Insyaallah Idul Adha 1447 H seragam," kata Thomas.
Berdasarkan analisisnya, posisi hilal pada waktu magrib tanggal 17 Mei 2026 sudah terpantau cukup tinggi di wilayah Indonesia dan hampir seluruh belahan dunia. Kondisi ini memicu potensi keselarasan antara metode KHGT Muhammadiyah, kalender Ummul Quro Arab Saudi, dan kriteria MABIMS pemerintah.
Melalui indikator tersebut, 1 Zulhijah 1447 H diprediksi jatuh pada 18 Mei 2026, sehingga Idul Adha akan berlangsung seragam pada 27 Mei 2026. Kendati demikian, ketetapan hukum yang sah tetap harus menunggu hasil akhir keputusan resmi dari pemerintah.
"Kemungkinan besar tidak berubah," kata Thomas.
