Kemendagri Kucurkan Insentif Fiskal Rp1 Triliun bagi Pemda Berprestasi

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun untuk pemerintah daerah berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara pada Selasa (19/5/2026). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan serta pengawasan guna memperkuat kinerja pemerintah daerah.

Apresiasi tersebut diberikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Lombok, Nusa Tenggara Barat, seperti dilansir dari Nasional. Pemberian dana insentif didasarkan pada pencapaian daerah dalam beberapa kategori penilaian khusus.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tugas pokok kementeriannya. Regulasi mengenai pemerintahan daerah menjadi dasar utama pelaksanaan program apresiasi bermotif stimulasi finansial tersebut.

"Di tahun ini, kami alokasikan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk insentif fiskal daerah. Pertimbangannya karena tugas dari Kemendagri berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah adalah sebagai pembina dan pengawas pemda," ujarnya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah pusat menerapkan sistem penghargaan yang tidak sekadar memberikan piagam formalitas melainkan bantuan anggaran nyata. Kebijakan ini diambil agar dampak dari prestasi tata kelola pemerintahan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

"Kalau trofi sama sertifikat itu sudah biasa. Jadi, (hadiahnya) dalam bentuk insentif fiskal," jelas Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Pembagian penghargaan per regional sengaja diterapkan untuk menciptakan ekosistem kompetisi yang adil. Kemendagri menghindari penyamaan parameter antara daerah berkapasitas fiskal besar dengan daerah yang memiliki keterbatasan anggaran belanja.

"Inovasi mereka lebih banyak karena anggarannya tersedia. Demikian juga untuk tingkat kota. Kalau dipertandingkan antarkota, kota-kota besar seperti Surabaya atau Medan akan mendominasi," jelas Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Indikator penilaian dalam ajang ini menggunakan parameter yang terukur serta berbasis data riil dari lembaga resmi negara. Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan menjadi beberapa aspek utama yang dikalkulasi oleh tim penilai.

"Misalnya data pengangguran, sumbernya dari Badan Pusat Statistik (BPS)," ungkap Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Mekanisme hadiah diatur dengan nominal Rp3 miliar untuk peraih Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar bagi Terbaik III. Dana tersebut akan langsung diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing pemenang.

Berikut adalah daftar lengkap pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan berdasarkan data resmi kementerian:

Prosesi penyerahan penghargaan dilakukan secara kolektif oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Menko Polkam Djamari Chaniago juga turut menyerahkan piala kategori pengangguran.

Agenda resmi ini dihadiri langsung oleh jajaran kepala daerah tingkat provinsi, meliputi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Forkopimda setempat.