Kementerian Dalam Negeri menggelar Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026), guna memberikan penghargaan atas kinerja nyata para kepala daerah. Acara ini dilansir dari Nasional menjadi panggung bagi capaian positif penyelenggaraan pemerintahan di tingkat regional.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa apresiasi ini diberikan untuk membuktikan bahwa masih banyak kepemimpinan daerah yang berjalan dengan baik. Penilaian dilakukan terhadap empat kategori utama yang meliputi pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan dan stunting, kreativitas pembiayaan, serta penurunan angka pengangguran.
"Jangan sampai kita menggeneralisasikan bahwa semua kepala daerah buruk. Penghargaan malam ini menunjukkan bahwa banyak kepala daerah juga yang bagus dan berprestasi," ujar Tito, Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah menyiapkan ganjaran berupa dukungan finansial bagi daerah yang berhasil menduduki peringkat tiga besar di setiap kategori. Total dana yang disiapkan mencapai miliaran rupiah bagi setiap pemenang sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Selain trofi, hadiahnya sesuai undang-undang keuangan: insentif fiskal untuk juara satu sebanyak Rp 3 miliar, juara dua Rp 2 miliar, dan juara tiga Rp 1 miliar," jelas Tito, Menteri Dalam Negeri.
Dana insentif tersebut dialokasikan langsung dari anggaran Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan penghargaan ini mencakup enam wilayah regional di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua, di mana pelaksanaan di Kalimantan melibatkan kerja sama dengan Tempo Media Group.
Terkait mekanisme pemilihan pemenang, Tito memberikan jaminan bahwa seluruh proses penilaian oleh dewan juri telah melewati standar profesionalisme yang tinggi agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
Selain kategori yang sudah ada, terdapat rencana penambahan sektor baru untuk penilaian periode mendatang. Rencana tersebut muncul setelah adanya usulan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait yang mengaitkan isu hunian dengan indikator kesejahteraan masyarakat.
"Beliau sudah menyampaikan usulan nanti untuk gelombang berikutnya, isu perumahan menjadi isu yang dipertandingkan," kata Tito, Menteri Dalam Negeri.
Aspek perumahan dinilai krusial karena memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi serta penanganan masalah sosial lainnya di daerah. Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta para gubernur dan bupati/wali kota se-Kalimantan.
