Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiharto, memberikan teguran keras kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dugaan pelanggaran prinsip efisiensi anggaran dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) pada Kamis (7/5/2026).
Langkah ini diambil setelah sejumlah pengeluaran daerah tersebut menjadi sorotan publik di media sosial, sebagaimana dilansir dari Nasional. Teguran ini bertujuan memastikan adanya sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah.
"Beberapa daerah kami ingatkan dan kami tegur karena melanggar prinsip efisiensi seperti provinsi Kalimantan Timur yang berkali-kali menjadi viral," kata Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI.
Pihak kementerian saat ini memberikan pendampingan khusus bagi daerah yang bermasalah melalui unit inspektorat guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah tersebut.
"Ini juga masuk coaching clinik dari kami termasuk inspektorat," sambung Bima Arya Sugiharto.
Berdasarkan data yang dihimpun, sorotan publik terhadap Kalimantan Timur mencakup pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud senilai Rp 8,5 miliar. Selain itu, terdapat temuan biaya jasa laundry yang mencapai Rp 450 juta dalam setahun.
Wamendagri menekankan pentingnya penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau kepatuhan daerah terhadap program-program prioritas nasional yang bersifat wajib.
"Kepatuhan pada hal-hal yang mandatori tadi (seperti MBG, dan koperasi Merah Putih), kami lihat lagi karena kami punya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Real-time, kita bisa lihat mereka patuh atau tidak pada hal-hal yang mandatori tadi," ucap Bima Arya Sugiharto.
Selain pengawasan ketat, pemerintah pusat mendorong daerah untuk menciptakan inovasi fiskal tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak secara langsung.
"Karena ada kreasi-kreasinya, parkir, iklan, enggak naikin pajak. Hal-hal mendasar yang tidak terpikirkan dia lakukan. Nah ini sedang kami kompilasi untuk menjadi benchmarking dan inspirasi bagi daerah lain," tutur Bima Arya Sugiharto.
Pemerintah juga sedang menerapkan pendekatan aglomerasi untuk memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah di Indonesia.
"Dan kami mendorong agar masing-masing region itu dengan konteks aglomerasi bekerja sama," kata Bima Arya Sugiharto.
