Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen mempercepat digitalisasi pendidikan nasional. Fasilitas penunjang pembelajaran digital akan disalurkan secara masif ke berbagai wilayah.
Langkah ini diambil guna memastikan pemerataan akses teknologi di lingkungan sekolah. Penguatan infrastruktur digital tersebut diharapkan dapat mendongkrak mutu pendidikan secara menyeluruh, seperti dilansir dari Medcom.
Pemerintah berencana menyalurkan sekitar 800 ribu unit Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP). Setiap satuan pendidikan dijadwalkan menerima tambahan tiga unit perangkat digital tersebut.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa program penyaluran ini menjadi agenda penting dalam memperkuat sistem ekosistem digital sekolah di seluruh Indonesia.
"Untuk digitalisasi insyaallah setiap satuan pendidikan akan mendapatkan tambahan tiga IFP yang secara keseluruhan akan ada tambahan sekitar 800 ribu PID atau IFP yang kami distribusikan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Langkah pengadaan ini menjadi kelanjutan dari program sebelumnya. Kemendikdasmen tercatat telah menyalurkan 288.865 unit IFP ke berbagai jenjang sekolah di tanah air.
Peningkatan Mutu Guru dan Peningkatan Tunjangan
Teknologi dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua kalangan. Sebagai penunjang, pelatihan coding serta kecerdasan buatan (AI) juga mulai dipersiapkan bagi para guru.
Selain sektor teknologi, perbaikan sarana fisik sekolah turut menjadi agenda utama. Pemerintah memasang target untuk merevitalisasi sebanyak 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun ini.
"Ini semua selain merupakan komitmen dari bapak presiden juga merupakan infrastruktur fisik yang kami tunaikan sebagai bagian dari upaya kami mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu," ujar dia.
Peningkatan aspek kompetensi mengajar dilakukan lewat program bantuan pendidikan S1 melalui sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Sebanyak 12.500 guru telah menerima bantuan ini pada 2025, dan kuotanya melonjak drastis menjadi 150 ribu guru pada tahun ini.
Kesejahteraan pendidik non-ASN turut menjadi fokus lewat kenaikan tunjangan sertifikasi menjadi Rp2 juta, dari yang sebelumnya sebesar Rp1,5 juta. Bagi guru ASN, tunjangan yang dicairkan bernilai satu kali gaji pokok dan dikirim langsung ke rekening setiap bulan.
Guru non-ASN yang belum tersertifikasi juga tetap dialokasikan untuk menerima insentif khusus. Pemerintah menyediakan dana insentif bulanan sebesar Rp400 ribu bagi kelompok tersebut.
Seluruh regulasi baru ini dirancang sebagai landasan dasar dalam masa transisi kepemimpinan nasional. Berbagai program strategis tersebut langsung dieksekusi sejak awal masa kerja kabinet baru.
"Pada 19 bulan pertama ini kami baru meletakkan fondasi menuju pendidikan bermutu untuk semua," ujar dia.
