Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan program SMK 3+1 sebagai strategi baru dalam menyiapkan lulusan sekolah vokasi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Seperti diberitakan oleh Medcom, para lulusan bakal mendapat pendampingan khusus selama satu tahun setelah menempuh pendidikan sekolah tiga tahun.
Peluncuran program ini juga ditandai dengan pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan lembaga kursus (LKP) untuk bekerja di luar negeri. Mereka dijadwalkan mengisi lowongan kerja di berbagai negara seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, hingga sejumlah negara di Eropa.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan program SMK 3+1 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri global. Dia mengakui keterserapan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
"Ini merupakan usaha kami untuk menyiapkan lulusan SMK dapat memasuki dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka bisa belajar dari SMK yang tiga tahun, kemudian menambah satu tahun untuk penyiapan masuk dunia kerja dengan kemitraan perusahaan dan juga kemitraan berbagai agensi," ujar Mu’ti dalam Pelepasan 3 Ribu Lulusan SMK dan 600 Lulusan LKP Bekerja di Luar Negeri dan Peluncuran SMK 3+1, di Surabaya, Rabu, 20 Mei 2026.
Mu’ti menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar lulusan SMK tidak hanya lulus sekolah tetapi juga langsung terserap dunia kerja. Dalam program SMK 3+1, pemerintah turut memperkuat pembekalan bahasa asing bagi siswa vokasi.
"Tadi malam di Tangerang saya juga meresmikan program pelatihan bahasa untuk 136 SMK di Indonesia yang memang menyiapkan muridnya bisa bekerja di luar negeri dengan kemampuan bahasa asing di negara tujuan," tutur Mu’ti.
Tak hanya kemampuan teknis, peserta juga dibekali pemahaman budaya, sistem hukum, hingga regulasi negara tujuan kerja. Pemerintah juga memastikan seluruh penempatan dilakukan melalui jalur resmi.
"Mereka memiliki kemampuan bahasa, memiliki wawasan budaya, serta kesiapan memasuki negara tempat mereka bekerja karena juga dibekali berbagai regulasi dan sistem hukum di negara tersebut," kata Mu’ti.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan program SMK 3+1 dimulai melalui proses seleksi sekolah yang mengajukan diri kepada Direktorat SMK. Selanjutnya, Kemendikdasmen menerbitkan surat keputusan pelaksanaan program.
"Basisnya adalah mereka mengajukan usulan ke kementerian, kemudian dilakukan asesmen. Setelah itu ditetapkan melalui surat keputusan menteri dan mendapat dukungan dari kementerian," ujar Tatang.
Menurut Tatang, kebutuhan tenaga kerja dari luar negeri saat ini cukup tinggi dengan bidang yang dibutuhkan setiap negara berbeda-beda. Jepang dan Korea Selatan banyak membutuhkan tenaga caregiver, pertanian, dan manufaktur, sedangkan Turki membuka peluang di sektor hospitality.
"Setiap negara punya kebutuhan dan kualifikasi yang berbeda. Mereka percaya dengan tenaga kerja dari Indonesia," ungkap Tatang.
Kemendikdasmen juga menggandeng Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memastikan keamanan dan perlindungan peserta program. Pemerintah turut mendampingi pengurusan paspor, visa, hingga dokumen keberangkatan lainnya agar peserta tidak mengalami hambatan administratif maupun finansial.
Saat ini, terdapat 115 SMK dari berbagai daerah di Indonesia yang terlibat dalam program nasional SMK 3+1. Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki lulusan SMK paling banyak untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Pada peluncuran program SMK 3+1 dan pelepasan perdana ini, sebanyak 3.000 lulusan SMK berasal dari 411 SMK di seluruh Indonesia. Sedangkan, 600 lulusan LKP berasal dari 60 LKP di seluruh wilayah Indonesia.
