Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengancam akan mencabut izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang nekat memasang penanda tenda jemaah di Arafah, Mekkah. Langkah tegas ini diambil setelah tim Amirul Hajj menemukan aksi pengkavlingan tenda sepihak saat melakukan peninjauan pada Kamis (21/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Wakil Menteri Haji dan Umrah sekaligus Wakil Amirul Hajj Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa penempelan kertas penanda tanpa izin tersebut merupakan tindakan ilegal yang melanggar standar aturan resmi. Dalam inspeksi tersebut, ia langsung mencopot paksa berbagai kertas bertuliskan asal embarkasi, nama kloter, hingga nama KBIHU yang diduga mencatut logo syarikah agar terlihat resmi.
"Ini ilegal ini (penempelan kertas tanpa izin), kan sudah ada standarnya, KBIH yang bandel izinnya kami copot. Yang enggak tertib, enggak nurut aturan kami cabut izinnya," kata Dahnil Anzar Simanjuntak saat meninjau Arafah bersama tim Amirul Hajj, Kamis (21/5/2026).
Dahnil menjelaskan bahwa pembagian dan pemasangan tanda resmi untuk tenda jemaah seutuhnya merupakan otoritas Kementerian Haji dan Umrah. Aksi klaim sepihak oleh KBIHU dinilai merugikan jemaah lain yang memiliki hak serupa.
"Tahun kemarin ada jemaah yang tidak mendapatkan tenda karena perilaku seperti ini," kata Dahnil.
Otoritas resmi mengenai penempatan jemaah haji ini juga diperkuat oleh Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan. Ia menegaskan bahwa pihak KBIHU sama sekali tidak memiliki hak dalam mengatur penempatan fasilitas tersebut.
"Yang ngatur (penempatan tenda adalah kami, bukan KBIH," ujar Mochamad Irfan Yusuf.
Selain masalah penanda ilegal, rombongan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) juga mendapati adanya ketidaksesuaian antara data kapasitas dengan realita ruang tenda di lapangan. Gus Irfan menyatakan telah bergerak cepat mengantisipasi kekurangan ruang tersebut agar hak seluruh jemaah tetap terpenuhi.
"Kita meminta tenda tambahan untuk mengakomodasi mereka yang tidak terhitung dalam angka yang berbeda tadi," kata Mochamad Irfan Yusuf.
Menhaj turut menyoroti perbaikan fasilitas toilet di Arafah yang kini dinilai lebih baik dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu. Seluruh temuan evaluasi ini ditargetkan rampung ditindaklanjuti sebelum pelaksanaan wukuf dimulai pada 9 Dzulhijah atau 26 Mei 2026.
