Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat pembenahan tata kelola pembayaran dam melalui jalur resmi lembaga Adahi bagi jemaah haji Indonesia di Jakarta pada Jumat (15/5). Pembenahan ini bertujuan memastikan proses ibadah haji berjalan akuntabel, transparan, serta sesuai ketentuan syariah dan regulasi Arab Saudi.
Dilansir dari Detikcom, operasional haji 1447 H/2026 M hingga hari ke-25 berjalan lancar dengan 158.978 jemaah dari 411 kloter telah berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 151.382 jemaah saat ini sudah berada di Makkah untuk bersiap menghadapi puncak ibadah haji.
Pemerintah menetapkan biaya dam melalui Adahi Project sebesar 720 Riyal Saudi per jemaah yang terintegrasi dengan Nusuk Masar untuk keamanan transaksi. Sejauh ini tercatat sebanyak 34.308 jemaah haji Indonesia telah memanfaatkan mekanisme resmi tersebut.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, memberikan penjelasan bahwa pemerintah sangat menghargai perbedaan pandangan fiqih dari masyarakat terkait pelaksanaan dam.
"Pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat. Bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilaksanakan di Indonesia, kami mempersilakan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Sementara bagi jemaah yang meyakini dam harus dilaksanakan di Tanah Haram, pemerintah telah memfasilitasi pelaksanaannya melalui lembaga resmi yang diakui Pemerintah Arab Saudi, yakni Adahi," kata Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.
Petugas Adahi juga menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi hotel jemaah secara langsung guna melayani verifikasi pembayaran dam. Fasilitas ini diutamakan untuk membantu jemaah dengan risiko kesehatan tinggi, disabilitas, dan lansia agar tidak perlu keluar dari penginapan.
"Untuk mempermudah jemaah, petugas Adahi akan hadir langsung ke hotel-hotel tempat jemaah menginap guna melakukan pembayaran dan verifikasi. Skema jemput layanan ini kami prioritaskan terutama untuk membantu jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi," tutur Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian Haji dan Umrah mengimbau keras seluruh jemaah untuk menghindari transaksi pembayaran dam melalui calo atau oknum tidak bertanggung jawab. Penggunaan sistem resmi menjadi proteksi utama bagi jemaah dari risiko penipuan sekaligus menjamin distribusi hewan kurban tepat sasaran.
"Kami mengimbau seluruh jemaah agar tidak menggunakan jasa calo, pihak yang tidak berwenang, ataupun melakukan transaksi di luar sistem resmi. Ini penting untuk melindungi jemaah dari potensi penipuan sekaligus memastikan dana dikelola secara transparan dan ibadah berjalan sesuai syariat," tegas Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.
Mengingat cuaca ekstrem dan kepadatan aktivitas menjelang fase krusial di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), jemaah diingatkan untuk terus memelihara stamina tubuh.
"Menjelang Armuzna, kami mengajak seluruh jemaah menjaga stamina dengan membiasakan berjalan kaki secara bertahap sesuai kemampuan, membatasi aktivitas yang tidak mendesak, memperbanyak istirahat, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Kondisi fisik yang prima menjadi bagian penting dari kelancaran ibadah haji," ucap Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.
Jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi diminta untuk segera melapor kepada ketua rombongan atau petugas medis apabila merasa kurang sehat.
"Sekali lagi kami mengingatkan: jaga kesehatan, biasakan berjalan kaki, kurangi aktivitas yang tidak mendesak, dan ikuti arahan petugas demi kelancaran ibadah haji." kata Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.
