Pemerintah menargetkan pembentukan 750 batalyon infanteri teritorial pembangunan baru hingga tahun 2029 guna mengatasi ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten sekaligus menekan angka kriminalitas serta begal, seperti dilansir dari Nasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan kebijakan tersebut dalam rapat Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026).
"Saya ingin sedikit menyinggung, apa manfaat batalyon infanteri teritorial pembangunan. Apa yang kita lihat sebelum ada batalyon teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Penempatan pasukan dan pembangunan pangkalan TNI di daerah percontohan diklaim berhasil menurunkan angka kriminalitas secara signifikan.
"Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang yang berkaitan dengan kriminalitas," jelas Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Kehadiran prajurit TNI ini juga dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia yang memiliki 514 kabupaten/kota dan berbatasan langsung dengan 11 negara.
"Kita ingin menjaga kedaulatan negara kita. Dan kita membangun kemampuan kita ini untuk mengawal ini semua. Akhirnya mereka bisa mengerti," ucap Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Selain sektor keamanan, keberadaan batalyon baru ini juga dinilai berdampak positif bagi perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kecamatan melalui perputaran gaji prajurit pada sektor UKM.
"Gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp 6 juta satu orang. Kalau dia 1.000 orang dalam 1 batalyon, dan dia belanjakan Rp 1 juta setiap bulan, berarti dia Rp 1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka," papar Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Pertumbuhan usaha kecil seperti warung dan kafe dilaporkan mulai terlihat di sekitar area batalyon akibat adanya aktivitas belanja para prajurit.
"Saya lihat setiap saya datang ke batalyon-batalyon, banyak sekali bangunan namanya cafe-cafe, warung-warung yang muncul. Berarti UKM ini meningkat. Dan ini yang kita tingkatkan. Itu baru Rp 1 juta. Memang komandan batalyon-nya keras, tidak boleh lebih dari Rp 2 juta setiap bulan. Jadi kalau Rp 2 juta ya berarti Rp 2 miliar di kampung ataupun di kecamatan itu. Itu dampaknya di ekonomi," imbuh Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
