Kementerian Perhubungan mengalokasikan investasi sebesar Rp 842,48 miliar untuk meningkatkan keselamatan di 1.638 lokasi pelintasan sebidang kereta api di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul evaluasi total terhadap 3.674 perlintasan guna menekan angka kecelakaan kereta api.
Rencana penataan infrastruktur tersebut dilansir dari Otomotif menyusul peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu. Berdasarkan data evaluasi, tercatat ada 2.771 pelintasan terdaftar dan 903 pelintasan tidak terdaftar di seluruh Indonesia.
Pemerintah memprioritaskan penutupan terhadap 172 pelintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi karena memiliki lebar jalan kurang dari 2 meter. Sementara itu, alokasi anggaran dana ratusan miliar rupiah akan disalurkan untuk penyediaan petugas jaga, pos keamanan, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal.
Secara rinci, kebutuhan petugas penjaga memakan biaya Rp 603,9... miliar, pembangunan pos jaga sebesar Rp 158,1 miliar, dan fasilitas pendukung lainnya mencapai Rp 60,9... miliar. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi dengan total kesiapan anggaran infrastruktur keselamatan mencapai Rp 4 triliun.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pihaknya kini tengah menunggu hasil investigasi independen dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait insiden di Bekasi Timur. Evaluasi menyeluruh tetap berjalan paralel di berbagai aspek operasional, SDM, hingga persinyalan.
"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta dan data. Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek: sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan," ucap Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Penanganan pelintasan sebidang menjadi fokus utama pemerintah lantaran tingkat kecelakaan di area tersebut masih terus terjadi. Meski demikian, data menunjukkan adanya tren penurunan angka kejadian dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 337 kasus pada 2024 menjadi 291 kasus pada 2025, dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.
"Kemenhub memandang keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan pelintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Guna mempercepat realisasi penanganan, Kemenhub bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT telah melaksanakan Kick Off Penanganan Pelintasan Sebidang pada 5 Mei 2026. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi dalam penegakan aspek keselamatan transportasi publik.
"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
