Kementerian Perhubungan berkomitmen mendorong pengembangan sistem angkutan umum yang bersih, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyokong pergerakan masyarakat di kawasan ASEAN. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan jaringan transportasi massal nasional berbasis bus.
Sistem layanan bus yang andal, inklusif, murah, serta efisien menjadi faktor penentu utama keberhasilan transformasi mobilitas pada berbagai kota di Asia Tenggara. Data mengenai komitmen ini dilansir dari Otomotif terkait upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Muiz Thohir menilai moda bus memiliki potensi pengembangan yang tinggi untuk memperkuat jaringan transportasi regional maupun perkotaan.
"Untuk itu, kami berkomitmen terus mendorong pengembangan sistem transportasi publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat,” jelas Muiz Thohir, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.
Pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan proyek percontohan Bus Rapid Transit (BRT) yang bekerja sama dengan World Bank. Proyek infrastruktur tersebut berlokasi di wilayah Cekungan Bandung (BRT Bandung Basin Metropolitan Area) serta wilayah Sumatera Utara yang meliputi Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).
“Saat ini kami bekerja sama dengan World Bank untuk mengembangkan pilot project BRT Sumatera Utara dan BRT Bandung dengan dedicated lane, halte, termasuk pengembangan ITS untuk mendukung operasional,” kata Muiz Thohir, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.
Kementerian Perhubungan juga memperluas kemitraan strategis dengan operator, pelaku industri, mitra pembangunan, dan pemerintah daerah. Pada Selasa (31/12/2024), Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Gedung Sate resmi mengubah nama BRT Bandung menjadi Metro Jabar Trans (MJT) demi menunjang keterpaduan angkutan di Bandung Raya.
Proyek di Bandung dan Medan ini menerapkan sistem pembagian kerja berskala vertikal, di mana pusat membangun jalur khusus serta fasilitas pendukung, sedangkan penyediaan armada diserahkan kepada daerah.
"Pemerintah pusat akan membangun infrastruktur BRT, sedangkan penyediaan sarananya, termasuk bus listrik, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi, itu bentuk kolaborasi dan komitmen bersama,” ujar Muiz Thohir, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.
Sinergi antarmoda yang semakin kuat diharapkan mampu mengubah kebiasaan mobilitas masyarakat urban menjadi lebih ramah lingkungan dan terintegrasi.
"Apabila kita ingin kota yang lebih bersih, maka diperlukan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Jika ingin mobilitas yang lebih efisien, diperlukan sistem transportasi yang lebih cerdas. Bila menginginkan perjalanan yang semakin terhubung dan seamless, diperlukan konektivitas yang semakin kuat antarmoda dan antarwilayah yang dapat diwujudkan dengan kolaborasi,” kata Muiz Thohir, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.
