Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan standar keselamatan transportasi perkeretaapian menyusul insiden kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur pada 27 April 2026. Langkah pembenahan ini mencakup peninjauan prosedur operasional, penguatan sistem pengawasan, hingga peningkatan aspek keamanan perjalanan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kebijakan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (21/5/2026). Dilansir dari Money, langkah ini menjadi komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem transportasi nasional secara komprehensif.
"Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh,” kata Dudy dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).
Pemerintah berfokus pada perbaikan lintas sektor termasuk penanganan jalur krusial. Penilaian kelaikan sarana hingga koordinasi instansi luar turut dipertegas dalam agenda pembenahan tersebut.
"Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan pelintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian," lanjut Dudy.
Penanganan pascakecelakaan dilakukan secara terpadu melibatkan KNKT, PT KAI, KAI Commuter, Kepolisian RI, Basarnas, serta pemerintah daerah. Menhub juga menegaskan dukungan penuh terhadap penyelidikan yang berjalan demi transparansi informasi.
"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data. Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek: sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan," jelas Dudy.
Fokus utama peningkatan keselamatan saat ini diarahkan pada penataan pelintasan sebidang. Pemerintah menegaskan pentingnya implementasi rekomendasi keselamatan hasil investigasi tanpa penundaan.
"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya," tegas Dudy.
Berdasarkan data tiga tahun terakhir, jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang mencatat penurunan dari 337 kasus pada 2024 menjadi 291 kasus pada 2025, dan menyisakan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026. Guna mendukung akselerasi keselamatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi dan mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 triliun.
Pemerintah juga mengonfirmasi pelaksanaan Kick Off Penanganan Pelintasan Sebidang pada 5 Mei 2026 untuk menutup 172 perlintasan berisiko tinggi. Total investasi sebesar Rp842,48 miliar dikucurkan untuk 1.638 lokasi prioritas, mencakup kebutuhan petugas jaga Rp603,9... miliar, pos jaga Rp158,1 miliar, dan fasilitas elektrikal Rp60,9 miliar.
