Kementerian Perhubungan menyelaraskan penggunaan anggaran sebesar Rp 4 triliun yang dialokasikan untuk meningkatkan keselamatan di 1.638 perlintasan sebidang. Langkah ini diambil setelah kalkulasi ulang menunjukkan efisiensi biaya yang signifikan.
Dikutip dari Detik Finance, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa dana tersebut membuka peluang dialihkan untuk infrastruktur lain. Sisa anggaran berpotensi dipakai membiayai pembangunan flyover atau underpass di titik-titik perlintasan.
Menurut perhitungan terbaru, biaya penutupan dan pemasangan palang pintu otomatis ternyata jauh lebih rendah dari pagu awal. Dudy Purwagandhi menyebutkan total kebutuhan riil untuk penanganan fisik tersebut hanya mencapai Rp 842 miliar.
"Terhadap 1.638 (perlintasan sebidang), sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa sudah menganggarkan sekitar Rp 4 triliun. Namun dalam pelaksanaannya sepertinya kurang dari itu sehingga mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya dengan cepat untuk pemasangan palang pintu," ujar Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, Kamis (2/5/2026).
Mengenai pemanfaatan sisa dana, Dudy menjelaskan bahwa infrastruktur layang dan bawah tanah menjadi opsi utama. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan belum merinci daftar lokasi spesifik yang akan menerima fasilitas flyover atau underpass tersebut.
Guna mengeksekusi rencana ini, Kementerian Perhubungan bersiap menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, fokus utama jangka pendek tetap tertuju pada penutupan serta penjagaan jalur perlintasan yang saat ini masih liar.
"Jadi nanti Rp 4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass," tambah Dudy.
Selain melakukan pembenahan pada infrastruktur fisik, Kementerian Perhubungan menetapkan kebijakan jangka pendek dari aspek operasional perjalanan kereta. Pengawasan terhadap PT KAI selaku operator akan diperketat secara mutlak.
Dudy menginstruksikan kepatuhan penuh terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api atau Gapeka. Standar operasi ini meliputi pemantauan ketat pada batas kecepatan tertinggi, ketepatan waktu kedatangan, hingga jadwal keberangkatan armada di stasiun.
Atensi Presiden Terkait Keselamatan Jalur Kereta
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan banyaknya titik perlintasan kereta yang tanpa penjagaan. Kondisi ini dinilai memicu peristiwa kecelakaan fatal di Bekasi antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek.
Merespons situasi tersebut, Kepala Negara berencana menunjuk pelaksana khusus untuk mempercepat pembenahan perlintasan sebidang. Fokus utama proyek ini menyasar wilayah Pulau Jawa yang memiliki sekitar 1.800 titik rawan.
"Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh hampir Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan karena kita sangat membutuhkan kereta api, maka perlu dilakukan itu," tegas Prabowo.
