Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp842,48 miliar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (21/5/2026) untuk meningkatkan keselamatan di 1.600 perlintasan sebidang rawan kecelakaan di Indonesia.
Langkah pengajuan anggaran ini diambil sebagai tindak lanjut pemerintah pascakecelelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada April lalu, seperti dilansir dari Nasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa insiden fatal di Bekasi Timur tersebut menjadi sebuah peringatan serius mengenai lemahnya fasilitas keselamatan dan pengawasan di sejumlah perlintasan kereta api.
"Untuk peningkatan keselamatan pada 1.600 lokasi perlintasan sebidang dibutuhkan total investasi sebesar Rp 842,48 miIiar," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Pemenuhan kebutuhan anggaran ini rencananya akan ditanggung bersama oleh pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), dengan porsi Kemenhub sebesar Rp603,9 miliar atau 72 persen dan PT KAI sebesar Rp238,6 miliar atau 28 persen.
Alokasi dana tersebut secara rinci akan digunakan membiayai petugas penjaga lintasan sebesar Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga Rp158,1 miIiar, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal Rp60,9 miliar.
"Selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembiayaan melalui kerja sama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Penguatan pengawasan perlintasan sebidang menjadi prioritas utama Kemenhub setelah kecelakaan di JPL 85 dekat Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan belasan orang akibat KRL ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek.
Insiden maut tersebut mengakibatkan total 124 orang menjadi korban, dengan rincian 16 orang meninggal dunia, sementara pemerintah saat ini masih menunggu hasil investigasi akhir dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
