Kementerian Kesehatan memberikan respons resmi terhadap putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi terdakwa Taufik Eko Nugroho dalam perkara pemerasan di lingkungan PPDS Universitas Diponegoro pada Kamis (14/5/2026). Penolakan tersebut membuat status hukum mantan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi itu kini telah berkekuatan hukum tetap.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyoroti urgensi pengawasan ketat dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran untuk mengikis praktik perundungan. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta intimidasi terhadap tenaga kesehatan muda yang tengah menempuh pendidikan.
"Kami akan terus mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran, terutama program residensi, guna memastikan perlindungan bagi seluruh peserta didik dari segala bentuk praktik tidak terpuji," ujar Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes.
Pemerintah menyatakan dukungannya terhadap seluruh proses hukum yang telah berjalan hingga mencapai keputusan final. Langkah ini dianggap sebagai pondasi penting untuk membangun ekosistem layanan kesehatan yang menjunjung tinggi profesionalisme.
"Kami mendukung upaya penegakan hukum demi menciptakan lingkungan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas," kata Aji Muhawarman.
Apresiasi juga diberikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan di wilayah Jawa Tengah yang telah mengawal penanganan perkara ini sejak awal. Kemenkes menilai kerja sama antarlembaga sangat krusial dalam menuntaskan kasus yang mencoreng dunia pendidikan medis tersebut.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Aji Muhawarman.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 359 K/Pid/2026 resmi menolak kasasi Taufik Eko dan membebankan biaya perkara kepadanya. Konsekuensi dari putusan ini adalah Taufik Eko harus tetap menjalani hukuman pidana penjara selama 4 tahun.
Taufik Eko Nugroho terseret hukum atas tuduhan pemerasan dan dugaan perundungan di lingkungan PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Kasus ini mulai terungkap ke publik setelah adanya investigasi mendalam mengenai penyebab kematian seorang peserta didik, dr. Aulia Risma Lestari.
