Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi tegas mengenai kabar yang beredar terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2026.
Hingga saat ini, instansi tersebut menyatakan bahwa rekrutmen CPNS Bea Cukai 2026 belum resmi dibuka untuk umum, sebagaimana dikutip dari Info.
Penjelasan ini muncul untuk merespons keresahan masyarakat, khususnya para lulusan SMA, yang sangat antusias mengincar karier di instansi pengawas lalu lintas barang tersebut.
Media sosial sebelumnya diramaikan oleh informasi yang mengeklaim bahwa pendaftaran CPNS Bea Cukai bakal berlangsung pada 27 April hingga 29 Mei 2026.
Kemenkeu memastikan bahwa jadwal yang tersebar luas di platform digital tersebut adalah informasi palsu atau hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk disinformasi yang mengatasnamakan lembaga pemerintah dalam proses penerimaan pegawai.
"Berita yang beredar mengenai pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April s.d. 29 Mei tahun 2026 merupakan berita hoaks," tulis Kemenkeu.
Pemerintah menyarankan agar publik tidak menelan mentah-mentah informasi yang belum divalidasi kebenarannya melalui saluran resmi negara.
Kanal Resmi Informasi Rekrutmen
Seluruh pengumuman mengenai seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) maupun CPNS hanya akan dipublikasikan melalui situs rekrutmen.kemenkeu.go.id.
Proses pendaftaran secara nasional nantinya tetap diintegrasikan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN pada alamat sscasn.bkn.go.id.
Pemantauan secara berkala pada kanal-kanal resmi tersebut sangat dianjurkan guna menghindari potensi penipuan yang kerap mengincar para pelamar kerja.
Rencana Rekrutmen 380 Pegawai PPPK
Meskipun pendaftaran CPNS belum dibuka, Kemenkeu memang tengah menyiapkan pengadaan pegawai baru sebanyak 380 formasi untuk ditempatkan di DJBC.
Formasi ini dirancang khusus bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang akan mengemban tugas sebagai personel teknis operasional di lapangan.
Berbeda dengan CPNS, status kepegawaian untuk posisi ini adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini.
Bendahara negara Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pembukaan formasi untuk kebutuhan petugas Bea Cukai ini sempat mengalami penundaan selama beberapa bulan.
Kebutuhan akan tenaga lapangan tambahan dinilai sudah sangat mendesak demi memperkuat pengawasan dan kinerja bea cukai di berbagai wilayah Indonesia.
Purbaya memastikan bahwa anggaran untuk pengadaan CASN tahun 2026 sudah tersedia dan tinggal menunggu lampu hijau dari kementerian terkait.
Keputusan akhir mengenai jadwal pelaksanaan dan detail mekanisme rekrutmen sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian PANRB.
