Kementerian Koperasi menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyusun skema sertifikasi bagi 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Jakarta pada Jumat (8/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan seluruh pengelola memiliki standar kompetensi nasional.
Dilansir dari Money, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait standarisasi posisi manajer dan bendahara. Program ini dirancang agar operasional koperasi di tingkat desa didampingi oleh tenaga kerja yang sah secara profesi.
“Supaya nanti manajer dan bendahara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu betul-betul didampingi oleh pembinaan dan didukung oleh penerbitan sertifikat terhadap jabatan-jabatan tersebut,” ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.
Pemerintah menargetkan peningkatan profesionalisme agar pengelola mampu mewujudkan tujuan awal pendirian koperasi. Ferry juga mengonfirmasi bahwa unit-unit Kopdes Merah Putih akan segera memulai operasionalnya dalam waktu dekat.
“Kita punya harapan besar dengan kerja sama ini,” ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menambahkan bahwa para calon manajer yang lulus seleksi tidak langsung bekerja, melainkan wajib mengikuti masa pendidikan intensif selama satu setengah bulan. Kurikulum pelatihan tersebut mencakup wawasan kebangsaan serta manajemen operasional koperasi.
“Setelah pendidikan nanti selesai kemudian akan dilaksanakan sertifikasi,” kata Farida Farichah, Wakil Menteri Koperasi.
Proses standarisasi ini nantinya akan diperluas mencakup posisi bendahara setelah tahap manajer selesai. Farida menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia agar lembaga tersebut mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat bawah.
“Kalau kompeten, kalau SDM-nya memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisinya, kita berharap operasionalisasinya ini benar berjalan dan usahanya juga berjalan,” tutur Farida Farichah, Wakil Menteri Koperasi.
Kepala BNSP, Syamsu Bahri, menyatakan dukungan penuh melalui penyediaan kerangka kerja yang sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja pengelola koperasi di lapangan.
“Sehingga menjadi kemudahan kita bersama, kelancaran kita bersama dalam hal menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” kata Syamsu Bahri, Kepala BNSP.
