Kemenlu Pantau Kondisi WNI Korban Pembajakan Kapal di Somalia

Kemenlu Pantau Kondisi WNI Korban Pembajakan Kapal di Somalia

Upaya penyelamatan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap dan disandera di luar negeri kembali menjadi perhatian pemerintah. Kasus ini mencakup penahanan tujuh WNI oleh aparat Israel di perairan Siprus sejak Senin (18/5/2026), serta pembajakan Kapal MT Honour 25 oleh perompak di perairan Somalia yang melibatkan empat anak buah kapal (ABK) asal Indonesia.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus memantau perkembangan situasi terkini para korban. Pihak otoritas memastikan bahwa seluruh pelaut Indonesia yang berada di kapal tersebut berada dalam kondisi aman.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dapat kami sampaikan bahwa kondisi kru WNI tersebut dalam keadaan yang sehat, kebutuhan logistik mereka terpenuhi, dan gaji mereka tetap dibayarkan," kata Juru Bicara Kemenlu Vahd Nabyl Mulachela, dalam keterangannya melalui video kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Nabyl mengatakan, Kemenlu dan Perwakilan RI terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menindaklanjuti kasus pembajakan Kapal MT Honour 25 tersebut.

Krisis penyanderaan di perairan internasional ini mengingatkan publik pada ketegangan serupa yang terjadi 15 tahun lalu. Dikutip dari Nasional, Indonesia pernah menghadapi pembajakan besar terhadap kapal MV Sinar Kudus pada 16 Maret 2011.

Saat itu, kelompok bersenjata Somalia menguasai kapal dagang yang membawa nikel senilai Rp 1 triliun milik PT Aneka Tambang Tbk. Kapal yang bergerak dari Sulawesi menuju Rotterdam tersebut dibajak di jalur rawan dekat Teluk Aden dengan membawa 20 awak kapal WNI.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons situasi tersebut dengan memberikan mandat penuh kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk memimpin langkah penyelamatan. Sebanyak lima rapat terbatas digelar berturut-turut demi merumuskan taktik terbaik.

Pembentukan Satgas Merah Putih

Pemerintah akhirnya memilih jalur operasi militer khusus yang dipadukan dengan langkah negosiasi. TNI langsung membentuk Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Kolonel Laut (P) M Taufiqurochman, dengan Wakil Komandan Jenderal Kopassus Letjen (Purn) Doni Monardo sebagai wakil komando.

Dua kapal perang, yakni KRI Yos Sudarso dan KRI Abdul Halim Perdanakusuma, dikerahkan bersama satu unit helikopter. Pasukan elite dari Korps Marinir, Kopassus, Kopaska, dan Kostrad diberangkatkan menuju titik transit di Kolombo, Sri Lanka, sebelum mendekati posisi sandera.

Satgas tiba di perairan Somalia pada 4 April 2011 dan menghadapi tantangan berat karena kapal dalam posisi berlabuh jangkar serta penjagaan ketat dari kelompok bersenjata terorganisasi. Pasukan sempat bergeser ke Salalah, Oman, untuk mengisi logistik sebelum kembali bersiap melakukan tindakan.

Negosiasi Alot dan Kontak Senjata

Proses diplomasi di tengah laut berjalan sangat alot karena perompak menuntut kenaikan uang tebusan hingga lebih dari Rp 40 billion. Kesepakatan akhirnya tercapai, dan dana tebusan dijatuhkan ke atas kapal pada 30 April 2011.

Sesaat setelah para pembajak meninggalkan dek kapal pada 1 Mei 2011, pasukan khusus Indonesia langsung melakukan pengejaran agresif. Kontak senjata tidak terhindarkan di laut lepas, menyebabkan empat perompak tertembak dan jatuh ke laut.

Seluruh kru MV Sinar Kudus berhasil diselamatkan tanpa cedera setelah disandera selama 46 hari. Kapal kemudian dikawal ketat menuju Oman sebelum seluruh WNI tiba kembali di tanah air dengan selamat pada 7 Mei 2011.

Kerahasiaan Strategi Operasi Khusus

Misi penyelamatan berisiko tinggi tersebut sengaja ditutup rapat dari publik selama prosesnya berlangsung. Mantan Presiden SBY menyatakan bahwa kerahasiaan total menjadi kunci utama keberhasilan pergerakan pasukan di lapangan.

"Oleh karena itu, kalau kita obral apa yang akan atau sedang kita lakukan, sama saja kita memberi tahu musuh, lawan, untuk setiap saat bisa menggagalkan operasi kita dan bisa menghancurkan satuan kita sendiri," katanya saat menerima Satuan Tugas Merah Putih dan Duta Samudra I/2011, 15 tahun lalu.

Pemerintah kala itu sengaja mengirimkan kekuatan besar yang melebihi satu batalyon sebagai langkah antisipasi skenario terburuk di wilayah perairan paling berbahaya di dunia tersebut.

"Operasi dirancang untuk melakukan sesuatu yang lebih dari yang ditakdirkan Tuhan," tegas dia.

Artikel terkait

Rekomendasi