Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa program Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Alokasi dana tersebut memicu sorotan publik lantaran asumsi biaya per pasang sepatu mencapai Rp700 ribu, sebagaimana dilansir dari Suara.
Data yang dihimpun menunjukkan adanya ketidakwajaran nilai anggaran tersebut jika dibandingkan dengan harga pasar. Warganet menemukan bahwa sepatu yang sempat terlihat digunakan dalam kegiatan kementerian memiliki kemiripan dengan merek lokal Stradenine yang dijual seharga Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per pasang.
Terkait polemik tersebut, produsen merek Stradenine memberikan klarifikasi resmi bahwa produk mereka memang dibanderol dengan harga asli Rp179.900. Namun, pihak perusahaan menegaskan tidak memiliki keterlibatan atau menerima pesanan langsung dalam proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan penjelasan bahwa penetapan anggaran tersebut bertujuan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan siswa di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kritik mengenai transparansi nilai proyek yang sedang berjalan.
"Untuk penganggaran nanti detailnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya. Tapi pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menambahkan bahwa angka Rp700 ribu per pasang merupakan alokasi awal yang bersifat dinamis. Menurutnya, nilai tersebut masih bisa berubah dan bukan merupakan harga final dalam kontrak pengadaan.
"Intinya, penganggaran di Sekolah Rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, di samping untuk kebutuhan operasional. Kebutuhan siswa apa saja? Untuk makan, untuk minum, untuk seragam, ya termasuk sepatu, dan lain sebagainya," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Selain untuk perlengkapan fisik, anggaran program Sekolah Rakyat dirancang secara menyeluruh guna membiayai operasional dan kebutuhan dasar peserta didik lainnya. Kementerian Sosial juga menyatakan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dengan memastikan jajaran menteri tidak mengintervensi teknis proyek.
