Kementerian Sosial membuka lowongan besar-besaran untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Tenaga Kependidikan tahun anggaran 2026. Sebanyak 5.127 formasi disiapkan untuk mengisi kebutuhan operasional jaringan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah pelosok Indonesia.
Dikutip dari Suara, langkah strategis melalui Pengumuman Nomor 1996/1/KP.01.01/06/2026 ini diambil sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berfokus pada Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pemerintah berupaya memperluas keterjangkauan akses pendidikan yang bermutu bagi anak-anak dari klaster keluarga prasejahtera serta kelompok rentan melalui kehadiran Sekolah Rakyat. Lembaga ini juga mengadopsi konsep pembinaan terpadu berbasis asrama untuk memberikan pendampingan karakter yang menyeluruh.
Proses penyaringan berkas menjadi gerbang utama yang menentukan kelulusan para peserta untuk melaju ke tahapan pengujian kompetensi. Tim verifikator memeriksa secara mendetail seluruh berkas digital guna memastikan keabsahan dan kesesuaian kualifikasi pelamar dengan kriteria jabatan.
Berdasarkan draf linimasa yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, jendela pendaftaran daring berlangsung dalam durasi singkat mulai tanggal 8 hingga 14 Juni 2026. Selanjutnya, tahapan penyaringan berkas administrasi dilakukan pada rentang waktu 8 hingga 16 Juni 2026.
Seluruh hasil kurasi dokumen tersebut dijadwalkan bakal dipublikasikan secara serentak pada tanggal 17 Juni 2026. Tahapan ini memiliki urgensi tinggi karena hanya kandidat berstatus Memenuhi Syarat yang berhak melanjutkan proses seleksi.
Peserta yang lolos administrasi wajib mengikuti Seleksi Kompetensi berbasis Computer Assisted Test atau CAT yang dikelola langsung oleh Badan Kepegawaian Negara serta seleksi tambahan. Pengumuman kelulusan akhir dari rangkaian rekrutmen ini ditargetkan rilis pada tanggal 27 Juli 2026.
Para pelamar diimbau untuk memantau perkembangan status kelulusan mereka secara berkala melalui portal resmi SSCASN BKN serta kanal informasi resmi milik Kementerian Sosial.
