Kementerian Sosial membebastugaskan dua pejabat struktural setelah tim khusus menemukan potensi malaadministrasi dalam proyek pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat tahun 2025 senilai Rp 27 miliar pada Senin (18/5/2026).
Langkah tegas tersebut diambil di tengah sorotan publik mengenai dugaan penyelewengan anggaran belanja di lingkungan instansi pemerintahan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahkan telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan klarifikasi mengenai persoalan pengadaan barang tersebut.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan bahwa investigasi internal mengindikasikan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan proyek belanja sepatu tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Berdasar hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, diketahui terdapat volumen pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi mal-administrasi," kata Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial.
Merespons temuan dari tim khusus tersebut, pimpinan kementerian langsung menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan sementara kepada para pejabat yang bertanggung jawab agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
"Saya membebastugaskan sementara dari jabatannya pada jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara," tegas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Selain masalah administratif, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul ini juga menyoroti banyaknya sirkulasi informasi keliru di media sosial yang menyudutkan institusinya terkait polemik foto pengadaan tersebut.
"Kita ini babak belur kadang-kadang di dunia medsos itu karena adanya gorengan atau adanya olahan atau memang mungkin bagian dari kesengajaan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu sehingga membuat ada semacam kesalahpahaman yang luar biasa," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Ia mencontohkan penyebaran foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sepatu kepada siswa yang dinarasikan negatif, padahal logistik tersebut murni pemberian pribadi dan bukan dari anggaran kementerian.
"Di luar sana kita diawasi dengan adanya medsos segala macam. Kadang-kadang medsos itu separuh benar, half truth, Separuh benar. Fotonya benar, kejadiannya ada, narasinya beda. Itu jadi salah paham nasional," tutur Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Pihak kementerian menilai bahwa narasi yang berkembang telah bergeser dari realita teknis pengadaan yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme audit resmi.
"Kalau enggak ada klarifikasi, enggak ada ini kita luruskan, itu nanti malah jadi kebenaran," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Gus Ipul menambahkan bahwa transparansi penyerapan anggaran negara tetap menjadi prioritas utama meskipun pemahaman publik mengenai birokrasi pengadaan masih terbatas.
"Pengadaan ini yang sebenarnya semuanya bisa diaudit. Tapi tidak semua masyarakat tahu bagaimana proses pengadaan di lingkungan pemerintahan hari ini," ucap Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Untuk mengantisipasi meluasnya opini negatif, seluruh jajaran internal kementerian kini diinstruksikan untuk aktif memberikan edukasi dan menyebarkan data yang valid kepada masyarakat.
"Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk beramal, bersedekah, berjuang ikut meluruskan segala pemberitaan yang tidak sesuai fakta yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial," tutur Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
