Kemensos Integrasikan Data Tunggal Nasional Guna Evaluasi Bansos

Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per pertengahan Mei 2026 guna membenahi sistem penyaluran bantuan sosial. Langkah validasi ketat ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap jutaan Keluarga Penerima Manfaat yang menghadapi keterlambatan pencairan dana.

Penggabungan basis data besar ini melibatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data kemiskinan ekstrem, serta Regsosek tahun 2023 dan 2024. Kebijakan baru tersebut berpotensi menghentikan kepesertaan sejumlah penerima lama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan laporan pendamping sosial yang dihimpun palpos.disway.id, beberapa indikator menyebabkan bantuan tidak cair tahun ini. Faktor pencoretan meliputi penggunaan Kartu Keluarga lama tanpa barcode, kenaikan daya listrik rumah menjadi 2.200 watt, serta kepemilikan kendaraan bermotor senilai Rp30 juta atau lebih. Evaluasi verifikasi lapangan juga menyasar masyarakat berpenghasilan tetap setara UMR atau memiliki usaha dengan omzet stabil sekitar Rp3 juta per bulan, serta keluarga dari Aparatur Sipil Negara, TNI, atau Polri.

Kendala administratif lain berupa pemblokiran saldo melanda ribuan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih. Dilansir dari herald.id, pemblokiran massal ini dipicu oleh ketidaksesuaian data kependudukan, rekening yang pasif, serta proses verifikasi ulang kelayakan oleh instansi terkait. Masalah teknis berupa status Gagal Cek Rekening pada aplikasi SIKS-NG turut menghambat distribusi dana bantuan dalam mata uang Rupiah.

Menurut pemberitaan Media Indonesia via mediakompeten.co.id, kegagalan verifikasi otomatis tersebut terjadi akibat perbedaan penulisan nama di identitas resmi dan NIK yang tidak padan dengan data Dukcapil. Di sisi lain, pemerintah menetapkan regulasi disiplin yang mewajibkan penarikan dana bantuan sosial dalam kurun waktu 30 hari kalender setelah dipindahbukukan ke rekening KKS atau anggaran akan dikembalikan ke kas negara.

Di tengah hambatan tersebut, proses sinkronisasi sistem perbankan Himpunan Bank Milik Negara dilaporkan telah rampung per 17 Mei 2026. Desakarangbendo.id memberitakan bahwa pemulihan akses saldo kini sudah berhasil dilakukan untuk pemilik rekening Bank Mandiri dan Bank BNI yang sempat terkunci. Penyaluran dana melalui jaringan bank Himbara dijadwalkan terus berlangsung secara bertahap hingga akhir Mei 2026.

Bagi Keluarga Penerima Manfaat yang sudah melakukan sinkronisasi data kependudukan, status pada aplikasi SIKS-NG akan berubah menjadi berhasil cek rekening. Penerima manfaat kemudian dipindahkan ke jadwal termin kedua dan tinggal menunggu statusnya berubah menjadi Standing Instruction agar dana dapat segera dicairkan.

Sebagai bagian dari perluasan program nasional Digital Bansos di tingkat RT dan RW, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang menyiagakan sebanyak 1.750 agen pendamping pada Senin, 18 Mei 2026. Langkah tersebut diambil setelah Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat ini ditunjuk menjadi salah satu lokasi proyek percontohan di Pulau Sumatera untuk membantu masyarakat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menegaskan bahwa pengintegrasian data kependudukan secara digital ini merupakan bagian dari komitmen Program Unggulan Pemerintah Kota bernama Padang Melayani agar verifikasi data berjalan transparan.

"Program ini bertujuan secara khusus untuk mengukur ketepatan bansos yang diterima oleh masyarakat kita," ujar Ances Kurniawan dikutip dari keterangan tertulis, Senin 18 Mei 2026.

Penerapan sistem baru ini diharapkan mampu mengubah proses validasi data kemiskinan menjadi lebih akurat. Disdukcapil Kota Padang bertindak sebagai koordinator wilayah dalam skema proyek percontohan yang melibatkan delapan kabupaten dan kota di Sumatera tersebut.

"Sehingga, dengan adanya sistem digital ini, risiko terjadinya data ganda atau warga yang menerima bantuan salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," tutur Ances Kurniawan.

Kesiapan program ini sebelumnya telah dimatangkan dalam pertemuan koordinasi lintas sektor pada bulan lalu yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, serta dihadiri perwakilan dari Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kominfo, dan Bank Indonesia. Pemerintah Kota Padang bersama instansi terkait saat ini terus mengebut sinergi agar program Digital Bansos siap diluncurkan secara resmi pada bulan Oktober 2026 mendatang.