Kementerian Sosial menjaring sebanyak 700 anak jalanan serta anak putus sekolah di Jakarta untuk diintegrasikan ke dalam program pendidikan Sekolah Rakyat pada Senin (18/5/2026). Langkah penertiban dan pembinaan ini dilakukan guna memperluas akses pendidikan inklusif bagi keluarga rentan.
Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa dari total anak yang terjaring, sebanyak 600 anak ditemukan langsung di jalanan Jakarta. Fakta tersebut dilansir dari Nasional atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh jajaran kementerian terkait.
Penjaringan ini memprioritaskan pemulihan hak pendidikan bagi anak-anak rentan melalui pendekatan langsung kepada pihak keluarga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan mekanisme penanganan anak-anak yang telah terdata oleh pihaknya tersebut.
"Sekarang kalau enggak salah sudah 700-an ya. Hampir 600 itu memang kebetulan ditemukan di jalan, kemudian ditindaklanjuti kunjungan ke rumahnya, dialog dengan orangtuanya," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Pihak kementerian mengagendakan pertemuan khusus dengan para orang tua dalam waktu dekat. Komunikasi ini bertujuan untuk mematangkan persiapan teknis sebelum para siswa memulai proses belajar mengajar.
"Nanti akan kita undang mungkin dalam satu dua minggu ini untuk bisa dialog dengan orang tuanya dan calon-calon siswanya," ucap Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Pemerintah menargetkan operasional pengajaran bagi anak-anak tersebut dapat dimulai pada kalender akademik mendatang. Kementerian Sosial memanfaatkan aset-aset negara yang menganggur sebagai fasilitas tempat belajar sementara.
"Ya mudah-mudahan ya, sedang berproses semua dan nanti akan dibagi di beberapa titik menggunakan gedung-gedung sementara," jelas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Fasilitas pembelajaran darurat tersebut akan menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta kawasan Tagana Center di Hambalang. Semua aset gedung dipastikan layak pakai oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo memastikan pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di berbagai daerah rampung pada 20 Juni 2026. Proyek bernilai Rp 226 miliar di lahan seluas 7,7 hektar tersebut mengandalkan 816 pekerja.
Infrastruktur pendidikan ini mencakup 17 massa gedung yang terdiri dari ruang kelas, asrama, rumah susun guru, rumah pompa, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung. Kementerian Sosial menargetkan pembangunan total 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029.
