Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Rico memberikan klarifikasi mengenai prosedur lelang dalam pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Langkah ini diambil guna memastikan kompetisi pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Dilansir dari Nasional, pemilihan skema lelang dilakukan karena swakelola memiliki kriteria khusus yang tidak bisa diterapkan secara sembarangan dalam pengadaan barang. Robben menekankan pentingnya proses kompetitif agar transparansi tetap terjaga dalam setiap tahap pengadaan pemerintah.
"Swakelola itu ada persyaratannya. Kalau pengadaan barang jasa ini kan wajib. Perlu ada proses pelelangan supaya bisa berkompetisi dengan baik," ujar Robben Rico, Sekjen Kemensos RI.
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengadakan barang secara mandiri tanpa mengikuti alur birokrasi yang sah. Hal ini berkaitan dengan standarisasi proses pengadaan di lingkungan kementerian.
"Tapi kan enggak bisa (pengadaan barang dan jasa) diadakan sendiri, masa kita boleh beli mobil sendiri gitu, kan enggak, kan ada prosesnya," jelasnya.
Selain masalah kepatuhan hukum, mekanisme lelang bertujuan menjaga kesinambungan ekonomi pada rantai distribusi di tingkat bawah. Robben menyatakan bahwa pembelian langsung ke produsen atau pabrik justru dapat mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil lainnya.
"Sebetulnya ini kan dalam rangka juga, supaya ya kasarnya bisa bergerak ekonomi. Kayak aturan enggak boleh langsung beli di pabrik. Nanti yang rantai di bawahnya dapat bagian rezeki," imbuhnya.
Menanggapi isu mengenai perbedaan harga sepatu yang dianggap lebih tinggi dibandingkan harga pasar, Sekjen Kemensos meminta masyarakat untuk melihat konteks pengadaan secara utuh. Ia menghimbau agar tidak muncul asumsi negatif sebelum memahami detail teknis pekerjaan tersebut.
"Jadi jangan langsung diambil ke sebuah kesimpulan bahwa ini lebih mahal. Enggak gitu, kita lihat dulu, kita dudukkan pada porsi yang benar," imbuhnya.
Pihak kementerian juga memberikan jaminan integritas atas proyek ini. Robben menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkomitmen menjaga kebersihan aliran dana bantuan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
"Toh yang penting kalau bagi kami, saya, Pak Menteri itu yang penting tidak ada satu pun sen uang yang masuk ke kami," ucapnya.
Di sisi lain, internal kementerian sedang melakukan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan proyek tersebut. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo sebelumnya menyampaikan adanya indikasi ketidaksesuaian prosedur berdasarkan hasil pemeriksaan tim khusus terhadap pengadaan tahun 2025.
"Berdasar hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, diketahui terdapat volumen pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi malaadministrasi," kata Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial.
Langkah pemeriksaan lanjutan kini terus dilakukan guna membedah detail perencanaan dan realisasi di lapangan. Fokus utama tim investigasi adalah mencari tahu apakah terdapat selisih anggaran atau ketidaktepatan dalam volume barang yang disalurkan.
"Apabila nantinya ditemukan permasalahan sebagaimana dugaan di atas, maka pihak terkait akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi disiplin pegawai yang terlibat," jelasnya.
Kemensos memastikan bahwa jika ditemukan unsur pidana atau pelanggaran hukum yang berat, proses tersebut akan dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas anggaran negara.
