Kementerian Sosial memperbarui sistem pengawasan dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Mei 2026 untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial reguler agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat rentan.
Integrasi data kependudukan nasional ini membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok desil ekonomi untuk menekan angka salah sasaran dalam distribusi anggaran negara.
Dilansir dari Kompas.com, kelompok desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sebaliknya, masyarakat yang berada di atas desil 5 umumnya tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan sosial reguler karena dinilai memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil.
Kabar24.Bisnis.com memberitakan bahwa DTSEN merupakan hasil pemadanan berbagai data sosial pemerintah seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE dengan data kependudukan nasional.
Melalui sistem ini, pemerintah menyalurkan berbagai program jaminan kesejahteraan dengan estimasi nominal dan jadwal distribusi yang bervariasi sepanjang tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data resmi dari dpmptspluwukab.co.id yang dimuat pdiperjuanganbali.id, estimasi nominal Bansos PKH Reguler periode Januari-Maret adalah sebesar Rp600.000, sedangkan Sembako BPNT periode April-Juni sebesar Rp400.000.
Selanjutnya, Bantuan Yatim Piatu periode Juli-September sebesar Rp200.000, serta Subsidi Lansia Tunggal periode Oktober-Desember sebesar Rp300.000, sehingga total kumulatif tahunan mencapai Rp1.500.000.
Situs berita Inikata.co.id menambahkan bahwa penyaluran dana PKH dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun secara langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank-bank anggota Himbara.
Pemerintah juga menyediakan beberapa skema jaminan sosial pendukung lainnya seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), BLT Dana Desa, dan Subsidi Energi.
| Jenis Bantuan | Kategori Penerima | Estimasi Nominal (Per Tahun) |
|---|---|---|
| PKH Kesehatan | Ibu Hamil / Balita | Rp3.000.000 |
| PKH Pendidikan | Siswa SMA/Sederajat | Rp2.000.000 |
| PKH Sosial | Lansi / Disabilitas | Rp2.400.000 |
| BPNT / Sembako | Umum (KPM) | Rp2.400.000 |
| PIP Pendidikan | Siswa SD | Rp450.000 |
Masyarakat dapat memantau status kepesertaan mereka secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos.
Apabila nama tidak tercantum akibat kendala administrasi atau data belum sinkron dengan Dukcapil, warga dapat mengajukan usulan mandiri melalui musyawarah desa atau fitur usulan di aplikasi resmi.
