Kementerian Sosial mempercepat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) periode Mei 2026 untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan. Sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat (KPM) baru ditetapkan masuk dalam daftar penerima triwulan II menggantikan peserta yang sudah tidak layak.
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mencatat penambahan kuota baru tersebut bersumber dari usulan pemerintah daerah serta aplikasi mandiri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembaruan data rutin agar bantuan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
"KPM baru tersebut menggantikan 475.821 KPM sebelumnya yang telah naik kelas, meninggal, terdeteksi sebagai ASN/TNI/Polri/Anggota legislatif atau keluarganya," tulis @pusdatinkesos pada Rabu (5/5/2026).
Validasi data dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga penetapan oleh kepala daerah sebelum diproses lebih lanjut oleh kementerian. Mekanisme ini memastikan stabilitas jumlah penerima nasional tetap terjaga melalui proses pergantian data yang dinamis setiap periode.
"Setiap usulan bansos baik melalui desa/kelurahan/dinsos atau melalui aplikasi cek bansos harus ditetapkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu agar bisa diproses sebagai pengganti," lanjut keterangan tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa akselerasi pembaruan data kini dilakukan secara triwulanan untuk meningkatkan akurasi distribusi dana perlindungan sosial. Integrasi data dengan sistem perbankan juga terus ditingkatkan guna mempermudah proses pemantauan realisasi di lapangan.
"Setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya," kata Gus Ipul di Jakarta Pusat pada Rabu (1/4/2026) silam.
Pemerintah juga merincikan variabel perhitungan bantuan yang tidak hanya bersandar pada pendapatan semata, melainkan kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh. Hal ini mencakup variabel pekerjaan, kualitas tempat tinggal, hingga kepemilikan aset yang menentukan status desil kesejahteraan warga.
"Desil dihitung dari berbagai kondisi sosial ekonomi mulai dari pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik sampai kepemilikan aset," tulis Kemensos dilansir dari Kompas.tv.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Bisnis.com dan JPNN Bali, terdapat lima jenis bantuan yang disalurkan pada Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut:
| Jenis Bansos | Nominal/Bentuk Bantuan | Periode |
|---|---|---|
| PKH (Keluarga Harapan) | Variasi Rp225.000 - Rp750.000 | Tahap 2 (April-Juni) |
| BPNT (Sembako) | Rp200.000 per bulan (Total Rp600.000) | Tahap 2 (April-Juni) |
| PIP (Pendidikan) | Rp450.000 - Rp1.800.000 per tahun | Periode 2 |
| Beras 10 kg | Beras cadangan pangan pemerintah | Periode Khusus |
| PBI JK | Iuran BPJS Kesehatan Rp42.000 | Setiap Bulan |
Penyaluran dana dilakukan secara elektronik melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank Himbara atau melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu. Masyarakat diimbau waspada terhadap praktik penipuan siber yang mengincar data NIK dan PIN kartu bantuan selama masa pencairan berlangsung.
