Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial pada tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat yang ingin mengetahui peluang mendapatkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan Non Tunai perlu memahami kelompok desil. Kriteria tersebut tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Dikutip dari Kiaton, pengecekan status kemiskinan atau kelompok desil kini dapat diakses secara mandiri secara digital. Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor kelurahan untuk melakukan verifikasi tersebut.
Proses pengecekan data ini hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan yang tertera pada KTP. Warga juga hanya membutuhkan perangkat HP yang telah terhubung dengan jaringan internet.
Sistem pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga dalam data pemerintah ini dibagi menjadi 10 kategori desil. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin besar prioritas rumah tangga untuk mendapat intervensi bantuan.
Berdasarkan informasi resmi, terdapat dua jalur utama yang bisa digunakan masyarakat untuk memverifikasi data ekonomi secara transparan. Pengecekan pertama dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos.
Masyarakat dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui penyedia layanan aplikasi di ponsel. Setelah masuk ke menu utama, pengguna tinggal memilih opsi Cek Bansos dan memasukkan NIK KTP.
Setelah mengklik tombol Cari Data, sistem akan memproses informasi tersebut. Layar ponsel akan menampilkan detail data berupa nama, kelompok desil, serta status kepesertaan bantuan yang berjalan.
Jalur kedua yang disediakan oleh pemerintah adalah melalui situs resmi Kementerian Sosial. Proses ini memberikan kemudahan akses yang sama bagi masyarakat untuk memantau data mereka.
Klasifikasi dan Prioritas Penerima Manfaat
Pembagian kelompok desil memiliki klasifikasi khusus yang menentukan tingkat prioritas penerima manfaat. Desil 1 merupakan kelompok 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau kategori miskin ekstrem.
Desil 2 mencakup kelompok masyarakat kategori miskin, sedangkan Desil 3 diisi kelompok hampir miskin. Selanjutnya, Desil 4 diisi oleh kelompok masyarakat dengan kategori rentan miskin.
Masyarakat yang menuju kelas menengah masuk dalam kelompok Desil 5. Sementara itu, kelompok Desil 6 hingga 10 merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah hingga ke atas.Dalam kebijakan tahun 2026, kelompok Desil 1 sampai 4 menjadi prioritas utama bagi penerima PKH. Untuk program BPNT, PBI-JK, dan program ATENSI, pemerintah menyasar masyarakat di rentang Desil 1 sampai 5.
Faktor Penyebab NIK KTP Tidak Terdaftar
Masyarakat yang berada di atas Desil 5 umumnya dianggap memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kelompok ini tidak masuk dalam prioritas pencairan bantuan sosial untuk periode 2026.
Meski seseorang masuk dalam kelompok desil rendah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan NIK KTP tidak terdaftar. Salah satunya adalah ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data kependudukan dengan database.
Faktor lain adalah data belum melewati tahap verifikasi terbaru oleh pemerintah daerah setempat. Status penerima manfaat yang telah meninggal dunia juga menjadi penyebab tidak terdaftarnya NIK KTP.
Bansos juga tidak diberikan jika ada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang berstatus ASN, TNI, atau Polri. Pegawai BUMN atau BUMD juga membuat keluarga tidak masuk kriteria.
Dinamika data kependudukan ini tetap bergantung pada hasil verifikasi dan validasi lapangan. Proses pemutakhiran data tersebut dilakukan oleh petugas terkait secara berkala setiap tiga bulan sekali.
Apabila hasil pengecekan online menunjukkan data yang tidak sesuai kondisi riil, masyarakat bisa menggunakan fitur Usulan di aplikasi. Warga juga dapat melapor ke dinas sosial atau lewat musyawarah desa.
