Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody merencanakan pembangunan 186 flyover dan underpass pada pelintasan sebidang kereta api di seluruh Indonesia guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Penegasan tersebut disampaikan Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/05/2026).
Hambatan utama dalam merealisasikan proyek infrastruktur ini terletak pada proses pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dilansir dari Kompas, banyak pelintasan sebidang berada di lokasi strategis dengan nilai jual objek pajak yang sangat tinggi.
"Lahan itu kewajibannya pemda, nanti kami bisa diskusi dengan pemda. Karena pelintasan sebidang itu rata-rata lahan prime, mahal banget pasti," kata Dody, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Pemerintah tidak mematok seluruh pembangunan dalam bentuk jembatan layang. Keputusan mengenai jenis konstruksi akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan kesiapan ruang di lapangan.
"Mostly paling gampang flyover. Kalau underpass agak susah. Tapi belum tentu flyover semua, tergantung kondisi tempat dan kesiapan lahannya," ujar Dody, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 2.000 pelintasan sebidang di Indonesia dengan pembagian kewenangan penanganan antara pusat dan daerah. Dari total 186 titik yang menjadi wewenang nasional, saat ini masih tersisa sekitar 130 lokasi yang belum tersentuh pembangunan.
"Nasional itu sekitar 186-an. Dan sebagian sudah kami kerjakan, tinggal 130-an yang belum kami kerjakan," ujar Dody, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Terkait pendanaan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran blanket sebesar Rp 4 triliun. Kebijakan ini diambil menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto setelah terjadinya kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.
"Kalau lahannya sudah siap, desain siap, baru kami minta," kata Dody, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Kementerian PU kini tengah melakukan pemetaan skala prioritas bersama Kementerian Perhubungan. Penentuan titik proyek akan didasarkan pada tingkat risiko kecelakaan yang paling tinggi demi memastikan efektivitas anggaran dan keselamatan publik.
