Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memerlukan anggaran sekitar Rp30 triliun untuk menangani 136 titik perlintasan sebidang. Penataan infrastruktur ini mendesak dilakukan demi meningkatkan keselamatan dan konektivitas transportasi, seperti dikutip dari Suara pada Jumat (22/5/2026).
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa total perlintasan sebidang di Indonesia mencapai sekitar 4.000 titik. Namun, tanggung jawab penanganannya terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
"Perlintasan sebidang itu total ada sekitar 4.000-an di seluruh Indonesia. Dan ini sebenarnya mirip-mirip jalan. Ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan kita di pusat," ujar Dody dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jumat (22/5/2026).
Dody memaparkan, otoritas pusat awalnya bertanggung jawab atas 184 titik perlintasan. Setelah berhasil menyelesaikan 48 titik, saat ini tersisa 136 lokasi yang perlu dituntaskan.
"Nah, yang jadi kewenangan di pusat itu awalnya 184. Tapi kemudian 48 sudah kita selesaikan, jadi sisa 136 lokasi," katanya.
Kebutuhan dana sebesar Rp30 triliun tersebut tidak akan dibebankan sepenuhnya pada APBN pusat. Pemerintah bakal menerapkan skema pembiayaan bersama dengan pemerintah daerah untuk mengeksekusi proyek penataan ini.
"Dari 136 lokasi kewenangan pemerintah pusat itu betul kebutuhan anggarannya ada Rp30 triliun," ucap Dody.
Skema pendanaan penataan perlintasan sebidang ini juga akan diselaraskan dengan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah. Langkah tersebut membuka ruang kolaborasi anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Jadi kemudian ini semua bisa menjadi kewenangan bersama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat," ucapnya.
Kementerian PU kini mulai memetakan lokasi perlintasan sebidang berdasarkan tingkat kedaruratan. Penentuan skala prioritas proyek ini dilakukan melalui koordinasi bersama Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas (Korlintas) Polri.
"Mana yang urgent yang kita selesaikan duluan," kata Dody.
Salah satu titik yang menjadi prioritas utama berada di Jawa Timur, tepatnya pada jalur penghubung Surabaya dan Sidoarjo. Dody menyebutkan bahwa perencanaan teknis serta pembebasan lahan untuk proyek perlintasan tersebut sudah rampung.
"Itu final design-nya dari pemerintah provinsi sudah siap dan lahan sudah dibebaskan semuanya oleh pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ungkapnya.
