Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi guna mengejar target operasional pada Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang digelar bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Auditorium Kementerian PU pada Rabu (20/5/2026).
Proyek yang tersebar di 29 provinsi serta 91 kabupaten/kota tersebut saat ini berada dalam tahap konstruksi. Dilansir dari Detik Finance, progres fisik pembangunan rata-rata telah mencapai kisaran 57 persen per 19 Mei 2026.
Program ini digulirkan sebagai bagian dari langkah negara memperluas akses pendidikan yang layak dan inklusif bagi masyarakat miskin ekstrem. Pengadaan sarana strategis ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai pengentasan kemiskinan.
"Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem," ujar Kuswara, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Kementerian PU kini mengintensifkan pengawasan di lapangan demi memastikan pengerjaan proyek selesai tepat waktu. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan serta pengerahan puluhan ribu tenaga kerja dilakukan untuk mendukung target tersebut.
"Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026. Sebagai bentuk komitmen percepatan, Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target," tutur Kuswara, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Pihak kementerian menggerakkan total 67.588 tenaga kerja konstruksi yang dibagi ke dalam tiga shift kerja. Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan agar percepatan fisik tidak mengorbankan kualitas bangunan.
"Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional," kata Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Deputi IV KSP.
Hingga saat ini, proses verifikasi lapangan telah menyasar 22 lokasi Sekolah Rakyat diiringi pelaksanaan tiga kali rapat koordinasi lintas sektor. Sinergi ketat antarlembaga dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program.
"Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah. Program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin, serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil," tutur Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Deputi IV KSP.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran Kemensos, beserta perwakilan penyedia jasa pembangunan.
