Usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ditinjau langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Jumat (29/5/2026).
Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan lahan seluas 31 hektare untuk proyek tersebut dengan opsi pembagian menjadi dua area. Pencarian solusi atas sejumlah kendala infrastruktur di lapangan kini tengah dikoordinasikan secara intensif oleh pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Pembangunan pusat pendidikan ini diakui memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan untuk transportasi material serta normalisasi sungai setempat memerlukan perhatian khusus dari instansi terkait.
"Sekolah ini cukup besar dan ditargetkan menampung sampai 3.000 siswa. Tetapi ada beberapa tantangan di lokasi ini, seperti jalan akses pengangkutan material, dan perbaikan sungai. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda agar bisa dicarikan solusinya" kata Dody, Menteri PU.
Pemerintah daerah menyatakan kesiapan penuh untuk menyelesaikan hambatan logistik tersebut. Langkah koordinasi segera diambil guna memastikan pengerjaan fisik berjalan tanpa kendala berarti.
"Mengenai jalan akses nanti akan ada jalan alternatif. Sedangkan mengenai sungai nanti kami akan berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I. Pemprov dan Pemkab siap mendukung penuh," kata Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTB.
Di sisi lain, Provinsi NTB saat ini juga sedang melaksanakan pembangunan SR Tahap II di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Fasilitas tersebut dirancang terpadu dari jenjang SD hingga SMA dengan ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium, asrama, hingga lapangan olahraga.
Secara nasional, Direktorat Prasarana Strategis Kementerian PU sedang mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Progres fisik proyek berskala nasional tersebut tercatat telah mencapai rata-rata 59 persen per tanggal 20 Mei 2026.
