Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjalin koordinasi intensif bersama Polri untuk menangani kasus perjudian daring jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, pada Senin (11/5/2026). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa kasus tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian.
"Jadi kami terus berkoordinasi dengan Polri, tim kami di bawah Dirjen (Direktorat Jenderal) Pengawasan Ruang Digital juga terus berkoordinasi dengan Polri," kata Meutya saat ditemui usai acara peresmian operasional Satelit Nusantara Lima di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).
Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai aktivitas ilegal di ruang digital. Menkomdigi menjelaskan bahwa karena proses hukum masih berjalan, informasi teknis mengenai perkembangan penyelidikan akan disampaikan secara satu pintu oleh kepolisian.
"Kita bekerja sama dengan Polri selalu dan dalam hal ini perkembangan-perkembangan yang terkait dengan kasus di Hayam Wuruk akan terus dilakukan updating (penyampaian informasi terbaru)," ujar Meutya.
Langkah kolaboratif ini dianggap krusial mengingat skala operasi kelompok tersebut yang telah menyeberang batas negara. Meutya menekankan bahwa pemberantasan praktik ilegal ini memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan nasional.
"Kita tahu bahwa ini jaringan yang cukup luas ya, sampai ke internasional, dan karena itu berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) di dalam negeri juga perlu kemudian bergandengan tangan," ucap Meutya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kemkomdigi telah menindak sekitar 3 juta konten negatif, termasuk konten yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring. Dilansir dari Nasional, operasi penangkapan skala besar telah dilakukan oleh Polri pada Sabtu (9/5/2026) terhadap 321 orang yang diduga terlibat dalam jaringan internasional tersebut.
Dari total tersebut, sebanyak 320 orang merupakan warga negara asing (WNA) yang kini penahanannya dititipkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Data rincian kewarganegaraan menunjukkan mayoritas berasal dari Vietnam sebanyak 228 orang, disusul China 57 orang, Myanmar 13 orang, Laos 11 orang, Thailand 5 orang, Malaysia 3 orang, dan Kamboja 3 orang, sementara satu orang WNI diperiksa di Bareskrim Polri.
