Pemerintah Indonesia mengupayakan seluruh jalur komunikasi internasional demi membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh otoritas Israel dalam misi Global Summit Flotilla (GSF) 2.0. Langkah diplomasi ini dilakukan dengan membuka komunikasi bersama negara-negara pihak ketiga yang memiliki akses langsung ke Israel pada Kamis (21/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Keselamatan para relawan kini menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Seluruh kanal diplomasi dikerahkan secara optimal guna memastikan para WNI yang ditahan dapat segera kembali ke tanah air dengan selamat.
"Kita akan terus tentunya mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara-negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel, termasuk tim hukum atau sekretariat Global Sumud Flotilla, serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan keselamatan, akses komunikasi, dan proses pembebasan WNI," kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Kementerian Luar Negeri RI saat ini terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi dan keberadaan para relawan tersebut. Selain menyiapkan langkah-langkah antisipatif, pemerintah juga menyediakan dukungan medis yang diperlukan guna kelancaran proses pemulangan.
"Kita tekankan lagi kita akan menggunakan seluruh kanal diplomasi dan seluruh saluran diplomasi yang tersedia untuk terus melindungi dan mengupayakan pembebasan WNI kita. Dan memang yang penting saat ini adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan di lapangan," ungkap Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu.
Pemerintah Indonesia menilai tindakan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap armada GSF dan para relawan di dalamnya telah melanggar ketentuan internasional.
"Kita tekankan kembali bahwa tindakan militer Israel terhadap armada GSF ini dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional," ucap Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu.
