Ribuan nelayan di berbagai wilayah Indonesia dilaporkan berhenti beroperasi akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi yang mencapai Rp30.000 per liter pada Kamis (7/5/2026). Fenomena ini memicu kekhawatiran terhadap terganggunya sistem produksi perikanan nasional dan pasokan pangan bagi masyarakat luas.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak domino dari kenaikan biaya operasional ini. Sebagaimana dilansir dari Nasional, kondisi ini mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan sekaligus berhentinya aktivitas produksi di sektor kelautan secara langsung.
"Harga BBM untuk operasional melaut yang naik sangat tinggi berdampak pada banyak hal. Bukan hanya nelayan kesulitan melaut, tetapi juga bagaimana produksi pangan di sektor perikanan juga ikut terdampak," kata Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Politikus PKB tersebut menegaskan bahwa situasi ini telah berubah menjadi krisis ketahanan pangan. Menurutnya, kesulitan nelayan dalam melaut akan membuat masyarakat umum kesulitan mendapatkan hasil laut yang dibutuhkan untuk konsumsi harian.
"Dampaknya sangat nyata. Nelayan menjerit, masyarakat umum kesulitan memperoleh ikan dan hasil laut yang mereka butuhkan. Akhirnya kemiskinan pun bertambah," sambung Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Daniel menyoroti perlunya kebijakan energi yang lebih spesifik untuk sektor produktif. Ia menilai bahwa tanpa pembedaan perlakuan energi bagi nelayan, tekanan ekonomi akan terus berlanjut dan memengaruhi seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir.
"Ketika biaya operasional melaut melonjak tajam dan tidak lagi sebanding dengan hasil tangkapan, maka yang terjadi bukan hanya penurunan pendapatan nelayan, tetapi berhentinya aktivitas produksi secara langsung, yang pada akhirnya memengaruhi pasokan ikan di pasar," tutur Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Isu ini akan dibawa ke dalam forum legislatif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Komisi IV berencana memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi distribusi BBM subsidi serta pengawasan di lapangan agar tepat sasaran bagi para nelayan.
"Pendekatan kebijakan yang tidak membedakan kebutuhan energi sektor produktif seperti nelayan berisiko menciptakan tekanan berlapis," ujar Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Daniel juga menambahkan bahwa krisis ini merupakan isu nasional yang melampaui sekadar urusan energi. DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa respons terhadap aspirasi para nelayan akan diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang transparan.
"Dalam konteks ini, isu BBM tidak lagi berdiri sebagai isu energi semata, tetapi telah menjadi isu ketahanan pangan," sambung Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Legislator tersebut memperingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, daerah-daerah lain akan menyusul mengalami kelumpuhan sektor perikanan yang sama. Saat ini, kendala akses stok BBM juga mulai dilaporkan dari berbagai titik pesisir di luar Jawa Tengah.
"Kami di Komisi IV DPR akan memastikan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada respons terhadap aksi nelayan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan yang jelas dan dapat dipantau publik," tutur Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Aksi protes besar-besaran sebelumnya meletus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana sekitar 1.500 hingga 1.600 kapal berhenti beroperasi. Harga solar industri di wilayah tersebut dilaporkan melambung tinggi sejak pertengahan April 2026 yang lalu.
"Mungkin yang terdengar baru di daerah Pati. Tetapi sebenarnya ada banyak nelayan di berbagai daerah yang juga memiliki permasalahan yang sama. Belum lagi daerah yang kesulitan dalam mengakses stok BBM," pungkas Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Koordinator lapangan aksi di Pati, Muhamad Agung, mengungkapkan bahwa hanya 15 persen armada kapal yang masih sanggup melaut. Itupun dilakukan oleh nelayan yang masih memiliki sisa stok bahan bakar lama sebelum harga mengalami kenaikan drastis.
"Sekarang hanya sekitar 15 persen kapal yang masih melaut, itu pun karena sudah mengisi BBM sebelum harga naik," ujar Muhamad Agung, Koordinator lapangan aksi.
Dampak kenaikan juga meluas hingga ke Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di wilayah tersebut, harga solar industri tercatat mengalami kenaikan dari posisi Rp28.150 menjadi Rp30.550 per liter, yang memberatkan pemilik kapal besar.
"Kalau hari ini kan harga ikan masih agak bagus sedikit. Tidak tahu nanti besok-besoknya kalau ikan harganya lebih anjlok, ya sudah tidak bisa melaut," kata Dayak, Nelayan Pantai Prigi.
