Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta menghadapi tantangan ketersediaan lahan. Kendala tersebut ditemukan saat melakukan peninjauan di Jakarta Barat pada Selasa (12/5/2026).
Keterbatasan lokasi dan tingginya biaya pengadaan aset menjadi hambatan utama bagi pihak swasta yang berniat membangun fasilitas pendukung program tersebut. Penjelasan mengenai sulitnya penempatan dapur di ibu kota ini dilansir dari Nasional.
"Ya memang kalau saya lihat di Jakarta ini sulit ya untuk melihat lokasi, kemudian menempatkan dapur, karena memang satu mungkin tidak ada lahan, kedua karena mungkin ya biayanya besar. Pasti orang yang berinvestasi akan berpikirnya adalah BEP kan," ujar Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn).
Dudung menegaskan bahwa MBG merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus terus dikawal demi menjamin kebutuhan nutrisi anak-anak. Pengecekan lapangan secara langsung dipandang perlu guna mencegah potensi penyimpangan dalam operasional di lapangan.
Temuan di lokasi sidak menunjukkan adanya masalah kebersihan yang serius, termasuk ditemukannya belatung dan tumpukan sampah pada dua titik dapur di Jakarta Barat. Menanggapi kondisi tersebut, pihak KSP berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar kelayakan fasilitas SPPG.
"Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kebersihan. Maka KSP, saya akan segera mengaudit secara cepat, kemudian mengklasifikasi nasional tentang SPPG tentunya, apakah itu layak penuh, layak bersyarat, atau layak untuk tidak, tidak layak atau sehingga tidak operasional," jelas Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn).
Audit cepat ini bertujuan untuk memetakan kelayakan operasional dapur di tingkat nasional. Langkah tersebut diambil guna menentukan fasilitas mana yang diperbolehkan tetap beroperasi atau harus dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar kesehatan.
