Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakui secara terbuka pada Sabtu, 16 Mei 2026, bahwa program Makan Bergizi Gratis yang menyasar jutaan warga di berbagai wilayah nasional masih menghadapi hambatan operasional serius di lapangan.
Kebijakan strategis nasional ini memerlukan penataan ulang menyeluruh demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan mengatasi persentase stunting nasional yang saat ini masih menjangkiti lebih dari 20 persen anak di Indonesia.
"Memang benar ada banyak masalah dan tantangan. Makanan bergizi gratis datang dengan banyak masalah, kita harus menatanya," kata Prabowo dalam pidatonya di Jawa Timur yang diunggah ke saluran YouTube resminya pada 16 Mei.
Kendati dihadapkan pada kendala teknis dan evaluasi kesehatan warga pascapeluncuran resmi pada Januari 2025, kepala negara menegaskan komitmennya untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat bawah.
"Makanan bergizi gratis sangat penting bagi bangsa kita. Ke mana pun saya pergi, saya bertemu orang-orang biasa, para petani, yang berkata, 'Pak, tolong jangan hentikan program makanan bergizi gratis, ini benar-benar membantu cucu-cucu saya untuk bisa makan," katanya.
Pemerintah juga sedang melakukan pengetatan pengawasan setelah lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mendeteksi dugaan selisih anggaran senilai hampir US$50 juta atau sekitar S$64 juta dalam pengadaan sertifikasi halal oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
"Pemerintah saya tidak ragu-ragu: Siapa pun yang melanggar aturan, yang menyimpang, yang menyalahgunakan wewenang, akan dikenai sanksi, kami akan membersihkan mereka, kami akan mencopot mereka dari jabatannya," katanya.
Di sisi anggaran finansial, pelaksanaan program ini mengalami pemangkasan frekuensi dari enam hari menjadi lima hari per pekan sejak Maret lalu demi menghemat kas negara sebesar 40 triliun rupiah akibat dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.
Meski demikian, data dari pemerintah yang dilansir oleh insight.kontan.co.id menyebutkan bahwa integrasi program ini dengan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi perdesaan hingga Rp10,8 miliarder desa setiap tahunnya.
