Aksi kirab budaya yang diselenggarakan oleh politisi Dedi Mulyadi di Bandung, Jawa Barat, memicu sorotan tajam dari warganet. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2024 tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini, seperti dikutip dari Suara.
Iring-iringan tersebut menampilkan parade kostum ala kerajaan, kereta kencana, serta barisan kuda. Berdasarkan rekaman video yang viral di platform X, Dedi Mulyadi tampak menunggangi kuda di tengah kepadatan massa yang memenuhi jalanan kota.
Parade yang diikuti oleh jajaran pejabat lain ini berujung pada penutupan akses lalu lintas. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi pada malam akhir pekan dan memicu kekesalan para pengguna jalan yang terjebak di jalur tersebut.
Kritik pedas dari publik segera membanjiri kolom komentar di media sosial. Masyarakat menilai perayaan mewah itu sangat kontras dengan situasi ekonomi nasional, terutama saat nilai tukar rupiah sempat melemah hingga Rp17 ribuan per dolar AS.
Warga Jawa Barat juga menyoroti tingginya angka pengangguran dan mahalnya harga kebutuhan pokok. Dalam situasi tersebut, kegiatan seremonial yang menyerupai tradisi kerajaan dianggap tidak memiliki urgensi bagi kepentingan publik.
"Orang malah pada sibuk mikirin kenaikan dolar, ini malah main raja-rajaan," tulis akun @lih***.
Komentar lain menyoroti masalah ketimpangan sosial yang terjadi. Tokoh publik diharapkan bisa fokus melahirkan solusi nyata untuk mengatasi kesulitan warga, bukan menghabiskan sumber daya demi acara teatrikal yang mengganggu fasilitas umum.
"Sumpah ini tuh mirip sama yang di pusat. Jadi pejabat kayak cuma buat mewujudkan mimpi-mimpi dirinya. Bukan yang buat kemaslahatan umat. Sementara rakyatnya saja sampai ngusul ke propinsi sebetul badan transportasi umum," sindir akun @ric***.
Sejumlah warga yang memahami rekam jejak mantan Bupati Purwakarta tersebut menyatakan tidak terkejut. Menurut mereka, gaya kepemimpinan dengan konsep arak-arakan teatrikal sudah sering dilakukan pada masa jabatan sebelumnya.
"Kok pada kaget gitu sih (khususnya warga Jabar) wkwk. Dari dulu pas jabat di Purwakarta ya ginilah sukanya. Yang apes PNS-nya diwajibkan ikutan arak-arakan," tulis akun @txt***.
Hingga saat ini, pihak penyelenggara belum memberikan tanggapan resmi terkait gelombang kritik tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat mengenai pentingnya empati sosial dari tokoh publik di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
