Kemensos Klarifikasi Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Senilai Rp 27 Miliar

Kemensos Klarifikasi Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Senilai Rp 27 Miliar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan klarifikasi terkait perencanaan anggaran pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar yang dinilai fantastis. Penjelasan tersebut disampaikan pada Senin (4/5/2026) di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya guna meluruskan polemik yang beredar di masyarakat.

Dilansir dari Nasional, anggaran puluhan miliar tersebut merupakan pagu perencanaan awal dan bukan merupakan angka realisasi akhir. Kemensos menjamin proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan efisien di bawah nilai perencanaan tersebut.

"Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Senin (4/5/2026).

Mensos menambahkan bahwa rincian harga satuan saat ini masih dalam tahap estimasi awal yang berpotensi turun setelah melalui proses kompetisi vendor.

"Kalau sekarang disebut Rp 700.000 (per sepatu), nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu," ucapnya.

Gus Ipul memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran di Kementerian Sosial agar menjaga integritas dalam menjalankan program ini tanpa ada intervensi dari pihak luar.

"Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan," jelasnya.

Mengenai foto viral dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah yang menyumbangkan sepatu seharga Rp 100.000-an, Gus Ipul menegaskan bahwa barang tersebut adalah pemberian pribadi sang Gubernur.

"Jadi bukan itu yang dimaksud sepatu (Sekolah Rakyat), itu diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat oleh Gubernur Jatim, bukan pengadaan dari Kemensos," jelas Gus Ipul.

Ia menyayangkan narasi di media sosial yang mencampuradukkan antara program hibah pribadi Gubernur dengan rencana pengadaan resmi kementerian sehingga memicu kegaduhan.

"Supaya tidak jadi salah paham ya, di media sosial itu kan fotonya apa, programnya apa, jadi orang bingung. Jadi fitnah enggak karu-karuan ini," ucapnya.

Pihak produsen sepatu juga telah memberikan keterangan resmi bahwa mereka tidak terlibat dalam kontrak pengadaan bersama Kemensos terkait sepatu yang viral tersebut.

"Jadi ini supaya enggak salah paham di media sosial itu kan sampai pabrik sepatunya klarifikasi, 'saya enggak ikut-ikut' katanya, ya memang enggak ikut," tuturnya.

Berikut adalah rincian perbandingan antara pagu anggaran awal dengan estimasi harga realisasi untuk kebutuhan siswa dan guru Sekolah Rakyat:

Data Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat
Jenis BarangAnggaran PerencanaanHarga Realisasi
Sepatu PDL siswaRp 700.000Rp 640.000
Sepatu SMP dan SMARp 700.000Rp 610.00
Sepatu PDH SDRp 700.000Rp 590.000
Sepatu olahraga (siswa dan guru)Rp 500.000Rp 447.000
Sepatu PDH guruRp 700.000Rp 625.000
Sepatu harian SDRp 500.000Rp 250.000
Sepatu SMP dan SMA (Harian)Rp 500.000Rp 300.000
Kaos kaki-Termasuk dalam pengadaan sepatu

Gus Ipul memastikan seluruh tahapan telah mengikuti regulasi pengawasan dari BPKP serta BPK dan siap mempertanggungjawabkan alokasi dana tersebut secara hukum.

"Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja. Mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan setelah melalui survei atau lebih sederhananya setelah melalui mekanisme yang ada," jelasnya.

Pihak Kemensos juga membuka pintu bagi lembaga pemeriksa keuangan untuk meninjau kembali kewajaran harga jika terdapat keraguan mengenai standar kualitas barang.

"Boleh diaudit, boleh dicek, selebihnya apakah ini memenuhi standar atau belum, nanti akan ada proses. Supaya enggak salah, supaya enggak keliru," jelasnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang melakukan pemantauan terhadap seluruh alur pengadaan di kementerian tersebut sebagai langkah preventif.

"Kalau dalam konteks pencegahan bisa," ujar Agus di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa fokus lembaga antirasuah mencakup seluruh rangkaian sistem pengadaan secara menyeluruh.

"Tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya cakupan kepada kaus kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses," imbuhnya.

Artikel terkait

Rekomendasi