Pemerintah Indonesia memperkuat langkah pengendalian emisi metana dari sektor pengelolaan sampah melalui kolaborasi internasional. Seperti diberitakan oleh Medcom, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta.
Program ini menjadi bagian dari upaya regional di kawasan Asia Tenggara untuk menekan laju perubahan iklim. Fokus utamanya adalah menekan emisi metana yang berasal dari pengelolaan sampah organik, di mana Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan proyek ini setelah Malaysia dan Filipina.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa penanganan sampah organik kini menjadi prioritas penting dalam agenda iklim nasional. Langkah ini diambil karena komposisi sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Indonesia didominasi material organik hingga 63 persen.
Kondisi tersebut berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi metana nasional yang diperkirakan mencapai 21 juta ton CO₂e. Gas metana sendiri terbentuk dari proses pembusukan bahan organik seperti sisa makanan, limbah ternak, sawah, hingga tumpukan sampah di TPA.
“Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius,” ujar Jumhur.
AKCMM merupakan program kerja sama tiga tahun senilai USD20 juta di bawah skema Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA). Pendanaan program ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, menyebut mitigasi metana menjadi salah satu langkah paling efektif untuk memperlambat pemanasan global dalam jangka pendek.
“Mitigasi metana adalah salah satu upaya strategis untuk memperlambat pemanasan global. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global,” kata LEE Chul.
Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Lwin, menilai pengurangan emisi metana tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan rendah karbon ASEAN.
Menurut San Lwin, proyek ini tidak hanya memperkuat kerja sama regional, tetapi juga membantu peningkatan kapasitas teknis dan implementasi aksi iklim yang lebih nyata di negara-negara ASEAN.
Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menjelaskan bahwa proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah.
Program ini difokuskan untuk memperkuat sistem pengukuran emisi, menciptakan skema pembiayaan hijau, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di kota-kota besar.
“Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah,” jelas Rowan.
Implementasi AKCMM ke depan akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional (FKN). Aktivitasnya meliputi penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, hingga penguatan dialog regional terkait aksi iklim.
Proyek strategis ini diharapkan dapat mendukung target RPJMN 2025–2029. Selain itu, kolaborasi ini ditargetkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi hijau di kawasan Asia Tenggara.
