Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti kemunduran demokrasi serta menguatnya militerisme dalam diskusi publik di Jakarta Selatan menjelang peringatan Hari Reformasi Nasional pada Kamis, 21 Mei 2026. Evaluasi terhadap 28 tahun tumbangnya rezim Orde Baru tersebut direspons pemerintah dengan komitmen menjaga stabilitas nasional.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini menunjukkan kecenderungan ke model kapitalisme negara berbasis militerisme. Pola komando era Orde Baru tersebut dinilai kembali dihidupkan melalui program-program tertentu.
"Pola tersebut kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Koperasi Desa Merah Putih," kata Yanuar Rizky, Pengamat Ekonomi.
Perluasan kapitalisme negara saat ini disebut berjalan dalam kondisi ekonomi yang jauh lebih rentan dibandingkan masa lalu. Menurut Yanuar Rizky, situasi tersebut berpotensi menimbulkan risiko serius pada masa depan.
Sorotan lain dalam diskusi tersebut disampaikan oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati. Ia memaparkan catatan mengenai kekerasan terhadap perempuan secara sistematis pada masa Orde Baru, terutama terhadap etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998.
"Kekerasan seksual tidak berdiri sebagai tindakan individual semata, melainkan menjadi bagian dari strategi politik untuk menciptakan rasa takut, menghancurkan martabat kelompok tertentu, dan memecah solidaritas masyarakat," tutur Prof. Sulistyowati, Guru Besar Universitas Indonesia.
Catatan kelam tersebut dinilai menjadi bagian dari sejarah panjang gerakan kaum perempuan di Indonesia. Gerakan ini terus berjalan dalam melawan segala bentuk diskriminasi politik dan penindasan.
"Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan dipakai sebagai instrumen untuk mempertahankan dan reproducible relasi kuasa yang diskriminatif," ujar Prof. Sulistyowati, Guru Besar Universitas Indonesia.
Pihaknya menegaskan pentingnya ingatan publik terhadap peristiwa tersebut agar tidak terpisah dari esensi perjuangan kesetaraan gender. Hal ini krusial untuk menjaga substansi perjuangan perempuan.
"Karena itu, tragedi pemerkosaan Mei 1998 bukan hanya persoalan kekerasan seksual semata, melainkan bagian dari rangkaian sejarah perjuangan perempuan Indonesia melawan diskriminasi, kekerasan, dan politik penindasan yang diwariskan rezim otoritarian," kata Prof. Sulistyowati, Guru Besar Universitas Indonesia.
Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Jacobus K Mayong Padang, turut memberikan pandangannya dari wilayah Zhangjiajie, China. Ia menilai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru semakin meluas di kalangan pejabat publik saat ini.
"Kelompok kroni menguasai jaringan perekonomian, kesenjangan ekonomi melebar antara segelintir kelompok yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin. Juga terjadi kesenjangan wilayah antara wilayah prioritas yang terbangun dengan wilayah yang terabaikan," ujar Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Jacobus K Mayong Padang mengecam keras adanya manuver pengubahan regulasi pemilihan umum demi meloloskan kepentingan keluarga pejabat tertentu. Ia menyoroti fenomena pejabat daerah hingga pusat yang memperjuangkan keluarga mereka.
"Coba amati, mulai dari wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Kan rata-rata memperjuangkan istri, suami, anaknya menjadi penggantinya," kata Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Mantan anggota DPR RI tersebut mempertanyakan keberpihakan para elite politik yang mengklaim bekerja demi kepentingan masyarakat luas. Ia memberikan kritik spesifik terkait perubahan aturan pemilu.
"Yang lebih gila, untuk meloloskan Gibran, aturan harus diubah," ucap Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Kritik dari Jacobus K Mayong Padang juga mengarah pada kebijakan di Papua. Ia menuntut adanya perubahan kebijakan melalui dialog politik dan ekonomi yang setara, serta pelibatan putra daerah secara strategis.
"Masih mau bilang mengutamakan kepentingan rakyat? Bohong!" tegas Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Pendekatan keamanan di daerah konflik menurutnya harus segera diganti dengan pemenuhan hak ekonomi masyarakat adat setempat. Ia mempertanyakan ketiadaan putra Papua di posisi strategis wilayah lain.
"Masa tidak ada putra Papua yang bisa jadi Kapolda di Sumatra Utara atau DKI," kata Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Penyelesaian konflik Papua ditegaskan tidak bisa hanya menggunakan pendekatan keamanan semata. Dialog politik dan ekonomi yang adil dinilai menjadi kunci utama.
"Penyelesaian konflik Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada dialog politik dan ekonomi yang adil, di mana suara masyarakat Papua menjadi penentu," tutur Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Ia mendesak penguasa untuk menghentikan retorika yang membohongi masyarakat demi melanggengkan kekuasaan.
"Wahai para elit, berhentilah membohongi rakyat," pungkas Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Merespons dinamika tersebut, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memprioritaskan reformasi birokrasi. Langkah ini termasuk penataan institusi kepolisian berdasarkan aspirasi publik.
Pihak kepresidenan turut merujuk pada peristiwa bersejarah 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mundur akibat krisis moneter dan demonstrasi mahasiswa, yang memicu sumpah jabatan Wakil Presiden B. J. Habibie.
"Saya keputusan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini," kata Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia.
