Kodam XVII/Cenderawasih menyoroti rencana pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi di wilayah Papua karena dinilai belum mengantongi Sertifikat Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film. Aturan pemutaran ini wajib merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto menjelaskan di Kota Jayapura pada Sabtu, 16 Mei 2026 bahwa penayangan karya seni di ruang publik harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku demi menghindari distorsi informasi.
"Kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," kata Kolonel Inf Tri Purwanto, Kapendam XVII/Cenderawasih sebagaimana dilansir dari KOMPAS.com.
Pihak militer mengkhawatirkan penyebaran narasi visual yang tendensius dapat mengganggu stabilitas sosial serta keharmonisan di Papua, terutama di tengah berjalannya berbagai program pembangunan strategis pemerintah.
"Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua. Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif," ujar Kolonel Inf Tri Purwanto, Kapendam XVII/Cenderawasih.
Kodam XVII/Cenderawasih menegaskan komitmennya untuk terus memantau situasi keamanan dan ketertiban umum di wilayah tersebut. Otoritas keamanan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemuda, untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Selain fokus pada stabilitas, jajaran TNI di Papua aktif melaksanakan pendekatan humanis melalui program sosial. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan di pedalaman, pembangunan fasilitas umum, serta program ketahanan pangan.
