Komisi V DPR memutuskan untuk menunda rapat kerja terkait pembahasan kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur karena Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berhalangan hadir pada Rabu (13/5/2026). Penundaan ini disepakati oleh mayoritas pimpinan dan fraksi demi menjaga tata tertib persidangan, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menjelaskan bahwa pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada aspirasi sebagian besar unsur pimpinan dan fraksi yang hadir dalam pertemuan tersebut.
"Kesimpulan yang saya ambil tadi sudah saya sampaikan, tiga dari empat pimpinan minta rapat ini ditunda, enam dari delapan unsur fraksi yang ada minta rapat ini juga ditunda sesuai tata tertib," ujar Lasarus dalam rapat.
Meskipun Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Basarnas, Korlantas Polri, hingga Wakil Menteri Perhubungan Suntana telah berada di lokasi, Lasarus tetap memprioritaskan aturan organisasi di atas hubungan personalnya dengan Menhub.
"Saya harus menjaga marwah komisi ini, tidak ada kepentingan politik, tidak ada. Saya bersahabat baik dengan Pak Menteri Pak, Pak Menteri ini sahabat saya Pak. Sahabat saya, bahkan bestie Pak sama Pak Menteri ini Pak," kata Lasarus.
Penundaan tetap dilakukan untuk memastikan kehadiran pemegang otoritas tertinggi di kementerian terkait guna memberikan penjelasan langsung secara komprehensif.
"Tapi pada posisi sebagai ketua selama saya lagi memegang amanah sebagai ketua, saya pinggirkan dulu persahabatan itu, saya harus berdiri sebagai ketua," lanjut dia.
Lasarus mengungkapkan bahwa pihak kementerian sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan agar agenda tersebut bisa dijadwalkan ulang atau diwakili oleh Wakil Menteri Perhubungan.
"Ada dua surat nih. Kalau dilanjutkan, sudah ada Pak Wamen, ada suratnya. Tapi kalau tidak dilanjutkan karena tadi raker, berarti kita tunda sesuai permintaan surat yang pertama," ungkap Lasarus.
Selain masalah kehadiran menteri, politikus PDI-P tersebut mempertanyakan lambatnya kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam menyelidiki insiden yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek tersebut.
"Pak KNKT kita berharap Pak, karena alasan Pak Menteri ini karena hasil investigasi KNKT belum selesai. Saya juga bingung Bapak kok lama banget investigasi ini, ini kan bukan pesawat Pak yang meledak," kata dia.
Ia menilai proses investigasi seharusnya bisa berjalan lebih cepat karena seluruh instrumen pendukung di lokasi kejadian dapat diakses secara langsung.
"Itu semua ada di situ kok Pak, instrumennya semua ada, orangnya ada, yakan? Semua semua ya bisa tanpa peralatan khusus lah ini semua kan secara kasatmata bisa dilihat," lanjut Lasarus.
Komisi V DPR kemudian meminta pihak kementerian untuk berkoordinasi mengenai waktu luang menteri agar jadwal rapat selanjutnya tidak kembali mengalami kendala kehadiran.
"Mohon izin Pak Wamen kapan Pak Menteri berkenan rapat ini kita laksanakan, sampaikan ke kami kami akan agendakan. Ya daripada nanti kami ngundang enggak datang lagi kan kacau lagi kita," jelas dia.
Sebelum menutup sidang dengan ketukan palu, pimpinan rapat sempat memberikan simpati atas kondisi kesehatan menteri yang dikabarkan sedang tidak bugar.
"Tapi demi aturan rapat ini terpaksa kita tunda dulu ya. Teman-teman rapat ini kita tunda," kata Lasarus sambil mengetuk palu sidang.
Insiden maut di Stasiun Bekasi Timur ini terjadi pada Senin (27/4/2026) malam, melibatkan KRL jurusan Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek yang menyebabkan 106 orang menjadi korban, dengan rincian 16 jiwa meninggal dunia dan 90 orang mengalami luka-luka.
