Manajemen kedaruratan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) memerlukan persiapan yang matang dari pemerintah. Langkah antisipasi ini dinilai sangat krusial mengingat jutaan jemaah akan bergerak secara bersamaan di wilayah tersebut.
DPR RI menilai operasional pelayanan haji Indonesia sejauh ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada kendala besar. Meski demikian, pemerintah diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan teknis, khususnya pada sektor transportasi dan distribusi konsumsi.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan haji 2026 sejauh ini masih berjalan sesuai rencana. Seperti dikutip dari Cahaya, dukungan terus diberikan legislatif agar kualitas pelayanan terhadap jemaah tetap terjaga dengan baik.
“Kami ingin mendorong pemerintah agar pelayanan kepada jemaah benar-benar yang terbaik. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada kendala berarti dan pelayanan masih on the track,” ujar Marwan saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kamis (21/5/2026).
Antisipasi Keterlambatan Transportasi di Armuzna
Fokus utama pengawasan kini diarahkan pada kesiapan fasilitas di Armuzna. Fase ini dianggap sebagai tantangan paling berat dalam penyelenggaraan ibadah haji akibat tingginya kepadatan jemaah.
“Sekarang tinggal fokus di Armuzna. Di situlah yang kita harapkan tidak ada problem,” katanya.
Potensi keterlambatan armada bus atau jadwal kedatangan yang tidak tepat menjadi poin penting yang disoroti. Walaupun penyediaan transportasi tersebut dikelola oleh syarikah dan pemerintah Arab Saudi, Indonesia wajib menyiapkan langkah mitigasi yang konkret.
“Kalau terjadi macet atau bus terlambat, langkah-langkah daruratnya apa? Jangan sampai jemaah terkatung-katung menunggu kepastian,” ujarnya.
Kelancaran Distribusi Konsumsi dan Layanan Fast Track
Selain masalah armada angkutan, hambatan pada penyaluran makanan bagi jemaah di Armuzna juga menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI. Pengalaman dari musim haji terdahulu diharapkan menjadi bahan evaluasi agar kasus serupa tidak terulang kembali.
“Alternatif-alternatif itu harus disiapkan dengan cermat untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi,” katanya.
Koordinasi dan komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi akan terus didukung guna mempercepat penanganan situasi darurat di lapangan.
“Kami yakin pemerintah Saudi akan memberikan fasilitas terbaik untuk Indonesia, tetapi komunikasi harus lebih intensif,” ujarnya.
Di sisi lain, perluasan program fast track atau Makkah Route di berbagai embarkasi tanah air dinilai mendesak. Fasilitas ini terbukti mempermudah pemeriksaan imigrasi Arab Saudi bagi jemaah lanjut usia dan jemaah awam.
“Fast track sangat membantu jemaah, terutama lansia yang kadang kesulitan menghadapi proses imigrasi di Arab Saudi,” katanya.
Pemerintah diharapkan mampu menjajaki peluang implementasi jalur cepat ini di lebih banyak embarkasi besar, meskipun membutuhkan biaya dan kesiapan teknologi yang tinggi.
“Kita berharap jalur fast track bisa diperluas di embarkasi-embarkasi besar,” tegasnya.
