Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Thomas Harming Suwarta menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin perlindungan kebebasan pers saat menghadiri peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta pada Minggu (10/5/2026).
Pemerintah menilai ruang bagi pembangunan HAM secara otomatis memberikan jaminan bagi ekosistem media yang independen sebagaimana dilansir dari Nasional. Thomas menyatakan bahwa kebebasan informasi merupakan bagian integral dari hak dasar warga negara.
"Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberi ruang penting bagi pembangunan HAM sudah otomatis memberi ruang kebebasan pers. Hal itu tidak perlu diragukan lagi," kata Thomas di Jakarta, dilansir ANTARA, Minggu (10/5/2026).
Thomas menjelaskan bahwa negara mengemban kewajiban untuk memastikan seluruh aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak pers tetap berjalan optimal. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga fungsi media sebagai pengawas kepentingan publik.
"Kebebasan pers sejatinya adalah hak asasi, karena itu, kita bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat, ikut terus mendorong ekosistem pers yang bebas, independen, dan tetap menjadi suar kepentingan publik; dan tentunya juga mendorong pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia," kata Thomas.
Menurut pandangan kementerian, kualitas kebebasan pers di tanah air menunjukkan tren positif meskipun menghadapi tantangan disrupsi informasi pada berbagai platform digital. Media arus utama dituntut untuk tetap mempertahankan standar jurnalistik yang tinggi.
"Media arus utama yang telah sekian lama bekerja dengan standar jurnalistik yang ketat kami harapkan terus bertumbuh dengan kualitas yang makin membaik. Bahwa ada banyak muncul media dengan bentuk baru yang tidak bisa kita hindari menjadi pendorong agar pers kita terus meningkatkan kualitas," jelas Thomas.
Kementerian HAM berencana melibatkan jurnalis lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional melalui program peningkatan literasi khusus. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas lapangan secara aman.
"Kalau HAM kita semakin baik, maka otomatis kebebasan pers kita juga semakin baik," kata Thomas.
Program tersebut mencakup penyelenggaraan kelas khusus HAM bagi para awak media dalam waktu dekat. Fokus utamanya adalah memberikan perlindungan hukum dan penguatan pemahaman hak asasi bagi para praktisi media di seluruh wilayah Indonesia.
"Pengarusutamaan HAM di Indonesia butuh pelibatan jurnalis dan media pers. Kementerian HAM membuka ruang itu secara lebar. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar kelas khusus HAM untuk para jurnalis. Selain untuk membantu literasi HAM untuk jurnalis, juga dalam kerangka memastikan pelindungan HAM para jurnalis," tutur Thomas.
Di lokasi yang sama, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa momentum jalan santai bersama insan pers menjadi ajang penguatan integritas profesi. Beliau menekankan pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah dinamika informasi.
"Fun walk kawan-kawan pers bersama Dewan Pers ini, bagi kami, memberikan satu suasana kebatinan, kehangatan, keakraban, dan juga sebuah komitmen bahwa pers semakin eksis mempertahankan prinsip pers, objektivitas, profesionalitas, dan juga etika," kata Komaruddin.
