Penataan masa depan Papua memerlukan sinkronisasi yang kuat antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput. Langkah ini dinilai sebagai kunci utama agar setiap program pembangunan mampu memberikan dampak langsung pada kesejahteraan manusia di Bumi Cendrawasih.
Dikutip dari Lestari, kebijakan yang bersifat sentralistik dikhawatirkan akan kehilangan relevansi dengan karakter sosial-budaya lokal jika tidak memiliki jembatan komunikasi yang kokoh. Hal inilah yang mendorong komunitas Analisis Papua Strategis (APS) untuk mempercepat pembangunan sesuai semangat Otonomi Khusus.
Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Konferensi APS III 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 29 Mei 2026. Acara ini akan dipusatkan di Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Konferensi tahun ini mengusung tema Inovasi Pembangunan Etnosains Papua yang bertujuan mendukung implementasi kebijakan dengan partisipasi mandiri masyarakat. Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sepuluh tema utama berbasis komunitas.
Beberapa forum tematik yang akan dibuka meliputi Forum Masyarakat Adat, Forum Agama, Forum Perempuan, serta Forum Transportasi dan Konektivitas. Selain itu, terdapat pembahasan khusus pada sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, ketenagakerjaan, perikanan, hingga ekonomi dan bisnis.
Ketua Umum Analisis Papua Strategis, Laus Deo Calvin Rumayom, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan kelanjutan dari rangkaian konferensi sebelumnya. Konferensi pertama telah dilaksanakan di Biak pada 2022, diikuti konferensi kedua di Kabupaten Jayapura pada 2023.
"Kompleksitas tantangan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam," ungkap Laus Deo Calvin Rumayom.
Menurutnya, selama dua dekade implementasi Otonomi Khusus, masih terdapat tantangan besar dalam meminimalkan kesenjangan antara wilayah pesisir dan pegunungan. Akses terhadap layanan dasar dan ekonomi berkelanjutan tetap menjadi prioritas yang harus dibenahi.
"Di tengah dinamika global, transformasi digital, perubahan iklim, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, Papua berada pada titik krusial untuk menentukan arah pembangunannya," jelas Laus Deo.
Pendekatan Kearifan Lokal dan Modernitas
Pembangunan berbasis etnosains hadir sebagai solusi alternatif yang menghubungkan kearifan lokal dengan inovasi modern. Laus Deo, yang juga merupakan Founder APS, menilai pendekatan ini sangat relevan dengan keunikan geografis dan budaya Papua.
Ketua Panitia Konferensi APS III, Richard Patty, menambahkan bahwa semangat kebersamaan sangat penting untuk membangun Papua yang inklusif. Ia melihat Kota Jayapura memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Indonesia Timur.
"Juga untuk selalu menghasilkan kajian berbasis bukti (evidence-based) yang menjadi rujukan pengambil kebijakan," tambah Richard yang juga menjabat sebagai Direktur APS CDGs.
Sekretaris Panitia, Ps. Catto Mauri, menekankan bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI yang memiliki kekayaan alam dan keragaman budaya melimpah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang kontekstual agar tetap berkelanjutan.
"Sistem pengetahuan ini tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga memiliki nilai universal dalam menjawab tantangan global," jelas Catto Mauri terkait sistem pengetahuan lokal masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam.
Partisipasi Global dan Nasional
Acara ini direncanakan menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga dijadwalkan hadir dalam forum tersebut.
Konferensi ini juga menarik perhatian jejaring internasional dengan kehadiran perwakilan dari Jepang, Malaysia, dan Australia. Lembaga seperti Sasakawa Peace Foundation dan FAO-UN turut terlibat dalam kolaborasi pembangunan ini.
Sekretaris Jenderal APS, Willem Thobias Fofid, mengonfirmasi bahwa konferensi akan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga dijadwalkan hadir memberikan pandangan sebagai narasumber utama dalam forum-forum yang tersedia.
