Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi meluncurkan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Drone di Jakarta pada Jumat (22/5/2026). Perangkat baru ini diperkenalkan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas 2026 yang berlangsung di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Sistem ini diintegrasikan guna melengkapi jajaran perangkat penegakan hukum elektronik yang telah dioperasikan sebelumnya. Kepolisian tercatat telah memanfaatkan fasilitas pemantauan digital berupa Etle handheld, Etle on board, serta Etle statis.
"Tentunya ini sebuah keniscayaan untuk mewujudkan lalu lintas yang tentunya akan lebih tertib dan pengguna jalan akan patuh," kata Kepala Korlantas (Kakorlantas) Irjen Pol Agus Suryonugroho, dalam sambutannya, Jumat.
Rakernis kali ini berfokus pada tema "Digitisasi Layanan Polantas Guna Mendukung Transformasi Polri Presisi dalam Rangka Terwujudnya Asta Cita". Melalui forum tersebut, institusi menjabarkan program-program strategis yang berbasis pada lompatan teknologi digital modern.
"Korlantas Polri tentunya menjabarkan program berkaitan dengan lompatan teknologi digital. Dalam hal ini adalah revitalisasi digital dengan program Digital Korlantas, satu data," kata dia.
Terkait pembenahan sektor administrasi, korps kepolisian menargetkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diakses dengan metode yang jauh lebih ringkas. Sistem pengurusan dokumen tersebut dirancang agar memiliki efisiensi serupa dengan transaksi pembelian pulsa harian.
Pihak pimpinan juga mendorong seluruh jajaran Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polri di daerah untuk memaksimalkan fitur layanan publik digital yang aktif. Dua platform utama yang menjadi fokus optimasi saat ini mencakup SIM Nasional Presisi (SINAR) dan Samsat Digital Nasional (SIGNAL).
Selain transformasi digital, Korlantas Polri menyusun rencana perubahan skala prioritas terhadap lima agenda besar Operasi Kepolisian sepanjang tahun. Penyelenggaraan rangkaian operasi tersebut bakal dirancang agar memiliki gaung serta tingkat persiapan yang setara dengan Operasi Ketupat maupun Operasi Lilin (Nataru).
Kebijakan pengetatan pengawasan berkala ini diaplikasikan demi menekan angka pelanggaran hukum di jalan raya secara konsisten dan berkelanjutan.
"Lima agenda besar operasi tentunya juga akan kita buat seperti Operasi Ketupat," ujarnya.
Adapun lima program operasi terpadu yang masuk dalam skema prioritas tersebut mencakup Operasi Keselamatan, Operasi Ketupat, Operasi Patuh, Operasi Zebra, serta Operasi Nataru.
Forum Rakernis 2026 ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan kepolisian, di antaranya Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam. Pada sesi awal kegiatan, jajaran tamu undangan melakukan peninjauan langsung terhadap sistem kerja Etle Drone serta mekanisme SIM Digital.
